RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memprioritaskan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) di ruang rapat Dinas Perkim, Rabu, 29 Juli 2026. Rapat tersebut membahas langkah percepatan penyelesaian persoalan sektor perumahan, khususnya RTLH, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat itu, Bupati Tarmizi mengungkapkan pendataan RTLH di seluruh Aceh Barat telah rampung dilakukan. Pendataan tersebut melibatkan Dinas Perkim, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memastikan data penerima bantuan tepat sasaran.

Hasil pendataan menunjukkan terdapat lebih dari 400 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan anggaran membuat proses perbaikan harus dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya.

Bupati Tarmizi menjelaskan pemerintah saat ini baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui berbagai sumber pembiayaan. Pendanaan tersebut berasal dari APBK, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBA, dan APBN.

"Prioritas kita adalah rumah yang kondisinya paling memprihatinkan, terutama milik janda dan lanjut usia. Semua sumber pendanaan akan kita maksimalkan agar penanganan RTLH dapat berjalan lebih cepat," kata Tarmizi.

Selain membahas penanganan RTLH, rapat koordinasi juga menyinggung program efisiensi penerangan jalan umum di Aceh Barat. Pemerintah akan mengganti lampu konvensional dengan lampu LED hemat energi untuk mengurangi beban anggaran listrik daerah.

Menurut Tarmizi, efisiensi dari penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari Rp2 miliar setiap tahun. Dana hasil penghematan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap percepatan penanganan RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, program efisiensi penerangan jalan diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah.