RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Wilayah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi. Pemkab menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama yang berkaitan dengan sungai, dapat diselesaikan sebelum memasuki musim hujan pada Oktober dan November 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., saat menerima kunjungan Satgas PRR Wilayah Aceh yang dipimpin Dr. Drs. Imran di ruang KIE atau Posko Satgas PRR BPBD Aceh Barat, Jumat, 7 Agustus 2026.

Pertemuan dilanjutkan dengan rapat koordinasi monitoring pelaksanaan penanganan pascabencana yang diikuti sejumlah perangkat daerah terkait.

Tarmizi mengatakan percepatan pekerjaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi curah hujan tinggi pada akhir tahun dapat kembali meningkatkan risiko bencana.

"Memang ada kendala-kendala teknis. Karena itu, saya minta Sekda dan Asisten terus mengawal siang malam. Permasalahan yang membutuhkan penanganan segera akan saya turun tangan sendiri supaya pekerjaan ini cepat selesai," ujar Tarmizi.

Ia menegaskan, seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan sungai harus menjadi prioritas agar dapat diselesaikan sebelum musim hujan.

Terkait realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan kebencanaan, Tarmizi menyebut pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang belum menunjukkan kinerja maksimal.

"Kalau ada dinas yang belum maksimal merealisasikan anggaran tambahan TKD kebencanaan, tentu akan kami evaluasi. Bahkan dana tersebut bisa saja ditarik dari dinas terkait jika progresnya tidak sesuai target," katanya.

Menurut Tarmizi, langkah tersebut diperlukan agar anggaran kebencanaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan seluruh program penanganan pascabencana dapat diselesaikan sesuai arahan pemerintah pusat.

Sementara itu, perwakilan Satgas PRR Aceh, Imran, menyebut berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, realisasi dana tambahan TKD untuk penanganan kebencanaan di Aceh Barat baru tercatat sekitar sembilan persen.

Namun, berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, progres pelaksanaan kegiatan telah mencapai sekitar 23 persen.

"Artinya lonjakannya luar biasa. Ke depan, kami ingin data perkembangan di lapangan terus diperbarui sehingga setiap progres dapat diinformasikan secara up to date. Komunikasi dan koordinasi juga harus lebih intens, termasuk untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan," kata Imran.

Imran mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan Bupati Aceh Barat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia menilai evaluasi terhadap perangkat daerah dengan progres rendah perlu dilakukan agar tidak berdampak terhadap pengelolaan anggaran TKD pada tahun berikutnya.

"Kalau sampai Agustus masih ada dinas yang progresnya rendah, mau tidak mau bupati harus mengambil kebijakan terkait hal tersebut supaya tidak membebani TKD tahun depan," ujarnya.

Selain infrastruktur, Imran juga mengapresiasi upaya Pemkab Aceh Barat dalam memperbaiki sektor pertanian, khususnya lahan persawahan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun lalu.

Menurutnya, meskipun dari sisi realisasi anggaran kegiatan tersebut belum sepenuhnya bergerak, perkembangan pekerjaan di lapangan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

"Tadi kita lihat, walaupun dari sisi anggarannya belum bergerak, pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa," katanya.

Pemkab Aceh Barat bersama Satgas PRR Aceh selanjutnya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak bencana.