RRI.CO.ID, Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fadly Octora, S.T., meninjau progres pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Kaway XVI dan Pante Ceureumen, Rabu, 29 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2026 berjalan sesuai rencana sekaligus menetapkan skala prioritas pembangunan jalan pada tahun anggaran 2027.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama jajaran Dinas PUPR memeriksa satu per satu proyek yang sedang dikerjakan, telah selesai dibangun, hingga ruas jalan yang diusulkan menjadi prioritas pembangunan tahun depan. Langkah itu dilakukan agar keputusan pembangunan didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

Lokasi yang ditinjau meliputi pembangunan Jembatan Alue Tampak di Kecamatan Kaway XVI, ruas Jalan Teupin Panah, peningkatan Jalan Alue Lhee–Teuladan, Jalan Lhok Sari–Berdikari di Kecamatan Pante Ceureumen, ruas jalan menuju SMK Perikanan, serta peningkatan Jalan Desa Pulo Teungoh–Ketambang. Seluruh titik tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat.

Bupati Tarmizi mengatakan pemerintah daerah sengaja turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target. Menurutnya, hasil peninjauan akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang.

"Selama beberapa hari ini kami bersama Dinas PUPR turun ke lapangan untuk mengecek jalan yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan, dan yang telah selesai dikerjakan tahun ini. Sekaligus kami melihat langsung titik-titik yang menjadi rencana pembangunan tahun depan," kata Tarmizi.

Ia menjelaskan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027 diperkirakan semakin terbatas sehingga pembangunan jalan harus disusun secara selektif. Pemerintah memprioritaskan ruas jalan penghubung dan jalur utama yang memberikan manfaat besar bagi aktivitas masyarakat.

"Karena anggaran tahun depan semakin kecil, hanya sekitar dua kilometer, maka kita harus membangun jalan yang benar-benar menjadi prioritas di setiap kecamatan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Tarmizi menegaskan penentuan skala prioritas harus dilakukan secara objektif agar pembangunan berlangsung merata dan tepat sasaran. Menurutnya, pendekatan tersebut juga penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kecemburuan sosial antardaerah.

"Selama ini masyarakat menginginkan semua jalan dibangun karena kondisinya semakin rusak. Tantangan kita adalah bagaimana membangun sebanyak mungkin ruas jalan dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Karena itu saya harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan prioritas pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas Tarmizi.