Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menilai penerapan SRG menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam. "Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam," kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Nurlis menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu, 22 Juli 2026. Menurutnya, rapat digelar atas arahan Gubernur kepada Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan sektor pernilaman di Aceh.

"Itulah sebabnya digelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam," ujar Nurlis. Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Bank Aceh, dan PT Razma Agro Jayana.

Selain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, rapat juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini. Hadir pula Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rapat tersebut dibahas kondisi paradoks yang terjadi pada sektor minyak nilam Aceh. Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, namun di sisi lain petani dan pelaku usaha di Aceh masih menghadapi berbagai kendala.

"Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan," kata Nurlis. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk segera menghadirkan solusi yang mampu memperkuat rantai pasok dan stabilitas usaha.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan kebutuhan minyak nilam dunia saat ini mencapai sekitar 2.500 ton per tahun. Sementara produksi global baru berkisar 1.600 ton per tahun sehingga masih terdapat kesenjangan pasokan yang cukup besar.

Indonesia saat ini memasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh. Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga menjadi standar pencampur bagi minyak nilam dari berbagai negara.

Komoditas tersebut banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi. Namun demikian, pengembangan sektor hulu masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum adanya standar budidaya yang seragam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, mengatakan kualitas bahan baku juga belum homogen karena masih terjadi pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi daya saing produk nilam Aceh di pasar internasional.

"Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya," kata Robby. Menurutnya, SRG akan membantu petani memperoleh kepastian harga sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar.

Robby menambahkan, industri nilam Aceh juga harus memenuhi empat persyaratan utama agar mampu menjawab kebutuhan pasar global. "Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital," ujarnya.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Aceh dinilai membutuhkan pembangunan industri refinery sebagai bagian dari penguatan hilirisasi. "Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG," kata Robby.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan pembinaan petani secara terpadu, mendorong pembentukan asosiasi Nilam Aceh, memperkuat sinergi lintas sektor, serta membentuk tim kerja untuk pengembangan industri dan pemasaran secara berkelanjutan.

Pemerintah Aceh optimistis penguatan tata kelola, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, dan pembinaan petani akan meningkatkan daya saing Nilam Aceh di pasar internasional. "Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia," tutup Robby.