Kinerja APBN Triwulan I 2026, KPPN Meulaboh Catat Realisasi Rp1,26 Triliun

RRI.CO.ID, Meulaboh - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp1,26 triliun. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Stakeholder Day yang digelar secara daring, Rabu, 29 April 2026.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, mengatakan realisasi tersebut setara dengan 29 persen dari total pagu APBN sebesar Rp4,34 triliun. Ia menjelaskan, dari sisi komposisi, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp293,7 miliar atau 23,53 persen dari pagu sebesar Rp1,25 triliun.

Sementara itu, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp964,08 miliar atau sekitar 31,4 persen dari total pagu TKD yang mencapai Rp3,07 triliun. Penyaluran TKD tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Belanja negara dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan, pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai program, seperti Dana Desa, BOK Puskesmas, dan BOSP,” ujar Linggo.

Dalam forum tersebut, Linggo juga menekankan pentingnya penguatan integritas serta komitmen anti korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN.

“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi, sehingga setiap rupiah APBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, KPPN Meulaboh menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi menjadi kunci dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel.

Melalui kegiatan Stakeholder Day, KPPN Meulaboh juga terus memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja. Upaya ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan APBN berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.