RRI.CO.ID, Meulaboh – Penetapan tiga calon Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) periode 2026–2030 pada April 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi pelayanan publik di Aceh Barat. Hal ini disampaikan oleh pemerhati pelayanan publik Afrizal Abdul Rasyid sebagai respons terhadap masih rendahnya kualitas layanan publik di daerah tersebut.

Menurut Afrizal, proses pemilihan rektor tidak seharusnya berhenti sebagai agenda internal kampus semata. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan perubahan nyata yang berdampak bagi masyarakat luas.

“Penetapan calon rektor harus menjadi titik awal transformasi, bukan sekadar rutinitas akademik,” ujarnya Sabtu, 25 April 2026. Ia menilai kampus memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Ia juga menyoroti kondisi perguruan tinggi yang selama ini cenderung terjebak sebagai menara gading. Riset yang dihasilkan dinilai belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan daerah.

“Banyak riset yang bagus, tetapi tidak sampai ke tahap implementasi kebijakan,” katanya. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat mengurangi relevansi sosial kampus.

Afrizal menegaskan bahwa peran rektor sangat krusial dalam menjembatani ilmu pengetahuan dengan praktik kebijakan. Kepemimpinan kampus harus mampu mengarahkan potensi akademik untuk menjawab persoalan publik.

“Rektor harus menjadi aktor strategis yang mampu menghubungkan kampus dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut UTU memiliki potensi besar untuk menjadi dapur kebijakan daerah.

Ke depan, ia mendorong agar riset diposisikan sebagai instrumen intervensi kebijakan. Setiap kajian harus memiliki orientasi yang jelas terhadap pengguna dan dampaknya.

“Riset harus menjawab siapa yang membutuhkan dan bagaimana diterapkan,” katanya. Ia menilai pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Selain itu, kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Hubungan tersebut harus berkembang menjadi kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Pendampingan OPD dan digitalisasi layanan bisa menjadi langkah nyata,” ujarnya. Ia menilai sinergi ini penting untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Afrizal juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam perubahan. Program seperti KKN tematik dinilai dapat menjadi sarana untuk menjawab persoalan pelayanan publik di lapangan.

“Mahasiswa harus dilibatkan sebagai agen perubahan melalui program berbasis solusi nyata,” katanya. Ia berharap kontribusi mahasiswa semakin terasa di masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa independensi akademik harus tetap dijaga. Kampus harus berani menyampaikan kritik berbasis data tanpa terpengaruh kepentingan tertentu.

“Rektor harus menjaga integritas ilmiah dan tidak tunduk pada kepentingan pragmatis,” ujarnya. Ia menegaskan hal tersebut sebagai kunci keberhasilan reformasi.

Pada akhirnya, Afrizal menilai kepemimpinan rektor harus dimaknai sebagai alat perubahan. UTU dinilai memiliki peluang besar untuk memimpin reformasi pelayanan publik di Aceh Barat.

“Yang terpenting bukan siapa yang menjadi rektor, tetapi untuk apa kepemimpinan itu digunakan,” pungkasnya. Ia berharap UTU mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.