RRI.CO.ID, Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW HUDA) Aceh Barat masa khidmat 2026–2031 di Dayah Ruhul Qurani, Sabtu, 7 Maret 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para ulama dayah, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan peran ulama dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada para ulama dayah yang selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia menilai peran ulama sangat penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta kehidupan sosial masyarakat.

Tarmizi menyebutkan, sejak awal dirinya dilantik sebagai Bupati Aceh Barat, pihaknya langsung menjalin komunikasi dengan para ulama untuk membahas arah penerapan syariat Islam di daerah tersebut. Menurutnya, sejumlah rekomendasi juga telah dihasilkan dari pertemuan tersebut untuk dijalankan bersama.

“Begitu pertama kami dilantik langkah pertama yang kami lakukan adalah bersama para ulama untuk membahas arah syariat Islam ke depan dan ada beberapa rekomendasi yang lahir untuk kita jalankan bersama,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi daerah saat ini cukup kompleks, mulai dari persoalan narkoba, aliran sesat, perjudian hingga berbagai tindak kriminal. Jika persoalan tersebut hanya dibebankan kepada pemerintah, menurutnya penyelesaiannya tidak akan maksimal.

“Tantangan yang kita hadapi sangat banyak dan dahsyat, seperti narkoba, aliran sesat, judi dan kriminalitas,” ujarnya. Ia menegaskan masalah tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, ulama, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut Tarmizi, selama ini masih ada pihak yang berharap pemerintah atau bupati dapat menindak seluruh persoalan secara langsung. Padahal secara kelembagaan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam penegakan aturan di lapangan.

“Kadang-kadang ada yang berharap kepada pemerintah atau bupati untuk menindak tegas pelanggaran, padahal bupati hanya memiliki aparat seperti Polisi dan Satpol PP, tidak lebih dari itu,” katanya.

Ia menambahkan, para ulama selama ini juga aktif mengingatkan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah daerah, lanjutnya, selalu membuka diri terhadap setiap saran yang diberikan oleh para ulama.

“Ini harus kita dengar, samikna waatokna terhadap nasihat para ulama, kalau kita abaikan maka akan rusak,” ucapnya. Ia menegaskan sinergi antara ulama dayah, para santri, tokoh masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun Aceh Barat.