RRI.CO.ID, Meulaboh - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat merilis laporan kinerja investasi dan pelayanan publik sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan dinamika positif di tengah tantangan ekonomi. Hingga akhir tahun, realisasi investasi di Aceh Barat tercatat mencapai Rp764,79 miliar yang berasal dari berbagai sektor usaha strategis.

Dalam laporan tersebut, DPMPTSP Aceh Barat juga mencatat keberhasilan pengelolaan anggaran sebesar Rp5,88 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 95,15 persen atau sekitar Rp5,60 miliar. Capaian ini mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pelayanan investasi dan perizinan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Meski secara nilai investasi terjadi penurunan sekitar 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan aktivitas usaha tetap terlihat dari jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang justru naik signifikan sebesar 37 persen. Sepanjang 2025, total laporan LKPM yang masuk mencapai 1.191 laporan, menandakan semakin banyak pelaku usaha yang aktif melaporkan kegiatan investasinya.

Distribusi investasi sepanjang tahun menunjukkan pergerakan yang dinamis. Pada triwulan pertama investasi tercatat sebesar Rp104,2 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp179,4 miliar pada triwulan kedua. Puncak realisasi terjadi pada triwulan ketiga dengan nilai mencapai Rp359,6 miliar sebelum kembali menurun pada triwulan keempat menjadi Rp121,3 miliar.

Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar investasi di Aceh Barat dengan kontribusi mencapai 47,5 persen atau sekitar Rp363 miliar. Posisi berikutnya ditempati sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan yang memberikan kontribusi sebesar Rp158 miliar atau sekitar 20,8 persen dari total investasi daerah.

Secara geografis, Kecamatan Meureubo menjadi wilayah dengan nilai investasi tertinggi mencapai Rp378 miliar atau hampir separuh total investasi daerah. Wilayah lain yang turut memberikan kontribusi signifikan adalah Kecamatan Panton Reu dan Woyla yang terus berkembang sebagai kawasan aktivitas ekonomi baru.

Komitmen digitalisasi pelayanan publik juga terus diperkuat sepanjang tahun ini. Seluruh proses penerbitan izin kini dilakukan secara daring melalui sistem OSS, SICANTIK, dan SIMBG, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sepanjang 2025, total dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan mencapai 3.253 dokumen.

Untuk semakin mempermudah masyarakat, DPMPTSP Aceh Barat juga menjalankan berbagai inovasi layanan. Layanan Klik n Kring memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan pengurusan izin melalui WhatsApp maupun telepon. Program Hiling atau Hadirkan Layanan Izin Keliling membawa pelayanan langsung ke kecamatan dan gampong menggunakan kendaraan layanan keliling agar masyarakat tidak perlu datang ke pusat kota.

Selain itu, inovasi SILOPer atau Sistem Layanan Ojek Perizinan memungkinkan dokumen izin diantar langsung ke rumah pemohon melalui mitra ojek lokal sehingga masyarakat terhindar dari praktik pungutan liar. Program B’Invest Anywhere juga rutin digelar sebagai forum diskusi santai untuk memperkenalkan peluang investasi daerah kepada calon investor.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menilai capaian ini sebagai langkah penting dalam membangun ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2025, investasi yang masuk juga berhasil menyerap 845 tenaga kerja lokal, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah berharap peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi yang terus dilakukan dapat menarik lebih banyak investor sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Aceh Barat secara berkelanjutan.