KBRN, Jakarta : Saat kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi senjata baru dalam persaingan geopolitik global, Indonesia masih berjibaku membangun fondasi dasarnya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa untuk mencapai kedaulatan AI, prosesnya tidak bisa instan dan memerlukan penguatan dua aspek utama: infrastruktur digital serta pengembangan talenta unggul dalam negeri.

“To be a leader in AI, data center harus kuat. Talentanya juga harus siap, harus unggul,” ujar Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). Menurutnya, daya komputasi dan kapasitas pemrosesan yang tinggi menjadi syarat utama dalam pengembangan AI, yang berarti pusat data (data center) harus memadai.

Sayangnya, Indonesia saat ini belum memiliki cukup data center domestik yang mampu mendukung kebutuhan komputasi AI secara optimal. Karena itu, Meutya menyebut bahwa langkah menuju kedaulatan AI harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembenahan infrastruktur hingga pembentukan SDM digital yang mumpuni.

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan AI tidak berarti menciptakan teknologi dari nol seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Meutya menjelaskan bahwa kedaulatan AI berarti kemampuan untuk memilih, memanfaatkan, serta mengelola teknologi secara independen, bebas dari tekanan global.

“Kita belum bisa berdaulat dalam menciptakan AI sendiri, tapi kita bisa berdaulat dalam memilih teknologi mana yang akan kita gunakan,” jelas Meutya. Ia menekankan bahwa pendekatan Indonesia tetap berada di tengah, selaras dengan prinsip diplomasi luar negeri yang non-blok.

Menanggapi isu pelarangan teknologi tertentu seperti Deep Seek, Meutya menyatakan bahwa Indonesia memilih untuk tetap terbuka. “Saya sudah konsultasi ke Pak Presiden. Oh, kita nggak melarang. Kita terbuka,” katanya tegas, memperlihatkan posisi moderat dan inklusif Indonesia terhadap perkembangan AI global.

Salah satu strategi utama Kemkomdigi adalah mencetak sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030, dengan menggandeng mitra global seperti Microsoft dan Google. Meski pelatihan telah digratiskan, Meutya mengakui bahwa tantangan masih ada karena minat peserta belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemkomdigi kini bekerja sama dengan perguruan tinggi guna merekrut peserta yang serius ingin mendalami AI. Meutya juga menyoroti potensi luar biasa dari siswa SMK yang terbukti cepat menangkap konsep dan menghasilkan karya kreatif dalam bidang AI.

“Memang tingkat kelulusan pelatihannya belum tinggi, dan itu wajar. Tapi justru siswa SMK sangat kreatif dan cepat dalam membuat proyek-proyek AI,” ujarnya. Ini menjadi indikasi kuat bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar jika diberikan wadah yang tepat.

Di tengah dominasi negara besar dalam teknologi AI, Indonesia mengambil peran aktif dalam menyerukan pentingnya inklusivitas. Partisipasi Meutya dalam AI Summit di Prancis menjadi momentum diplomatik penting, termasuk pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron yang membuka forum internasional tersebut.

Meutya menyebut bahwa banyak negara, khususnya di luar Amerika dan Tiongkok, merasa teknologi AI tidak boleh hanya dimonopoli. “It has to be inclusive. Ini sebuah teknologi yang harus inklusif untuk semuanya,” ujarnya, menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pemanfaatan AI global.

Sebagai bagian dari pendekatan etis terhadap AI, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia yang menerbitkan Surat Edaran Etika AI. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memastikan pengembangan AI dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kampus hingga pelaku industri, untuk bersama-sama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis, dan berdaya saing. “Kalau mau sesuatu yang besar, itu harus berproses,” kata Meutya, menegaskan komitmen Indonesia membangun masa depan digital yang berdaulat.