RRI.CO.ID, Jakarta – Bupati Aceh Barat Tarmizi melakukan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas RI pada Selasa, 21 April 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta. Pertemuan ini membahas perolehan dan sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) khusus untuk Kabupaten Aceh Barat guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang SS 3 dan diterima langsung oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfirra. Pertemuan ini juga dihadiri jajaran pejabat terkait dari kedua belah pihak.
Bupati Aceh Barat menyampaikan fokus utama pembahasan dalam audiensi tersebut. Ia menekankan pentingnya data yang terintegrasi untuk mendukung program pemerintah daerah.
“Pertemuan ini difokuskan pada upaya memperoleh dan mensinkronkan data penerima rumah layak huni, kemiskinan serta data kesehatan,” ujar Tarmizi. Ia menyebut data tersebut sangat mendesak untuk kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen mendorong pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan,” katanya. Ia menilai ketersediaan data menjadi kunci kebijakan yang efektif.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menegaskan komitmen terhadap keamanan data. Pengelolaan data dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengelolaan data akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan,” ujar Tarmizi. Ia mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pelaksanaannya.
Ia juga menegaskan adanya konsekuensi hukum terhadap pelanggaran pengelolaan data. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan sistem keamanan.
“Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana,” tegasnya. Ia menginstruksikan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang tersebut.
Sementara itu, Direktur Data Pembangunan Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah. Hal ini terutama dalam implementasi program Satu Data Indonesia.
“Kolaborasi sangat penting untuk memastikan keselarasan data antara pusat dan daerah,” ujar Dini. Ia menyebut integrasi data menjadi fondasi pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan data dalam pengelolaan DTSEN. Menurutnya, keamanan data harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Keamanan data harus dijamin melalui sistem yang andal dan pengaturan akses yang ketat,” katanya. Ia menekankan kepatuhan terhadap standar perlindungan data.
Melalui audiensi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih terarah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimistis pengelolaan data akan semakin baik. Data yang berkualitas diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Aceh Barat. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dalam penguatan tata kelola data daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....