Perubahan APBK Aceh Jaya Fokus Perkuat Pelayanan Publik dan Ekonomi

RRI.CO.ID, Aceh Jaya - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama DPRK Aceh Jaya menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Bupati Aceh Jaya Safwandi mengatakan belanja daerah dalam perubahan APBK harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi daerah. Kesepakatan Perubahan APBK 2026 tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Utama DPRK Aceh Jaya, Senin (28 September 2026.

Safwandi menjelaskan, pendapatan daerah dalam Perubahan APBK 2026 disesuaikan dari Rp817,80 miliar menjadi Rp806,68 miliar. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp840,35 miliar menjadi Rp844,02 miliar atau bertambah sekitar Rp3,67 miliar.

Menurutnya, penyesuaian belanja antara lain untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Anggaran juga diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti RSUD, puskesmas, kantor camat serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Belanja daerah kita fokuskan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan" ujarnya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara cepat, tepat dan terukur dengan berorientasi pada hasil. Ia berharap perubahan anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan perekonomian daerah.

Setelah disetujui bersama, dokumen Perubahan APBK 2026 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Aceh untuk dievaluasi Gubernur Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026.