RRI.CO.ID, Mataram - Di tengah geliat pariwisata yang terus didorong sebagai tulang punggung ekonomi daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi persoalan mendasar yaitu tingginya kerentanan bencana yang mengintai destinasi wisata. Dari gempa bumi, banjir, hingga cuaca ekstrem, ancaman itu belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapsiagaan yang memadai di tingkat tapak.

Kondisi ini yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser pendekatan pembangunan pariwisata, tidak lagi semata bertumpu pada promosi dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek ketangguhan bencana.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan konsep pariwisata tangguh bencana harus diwujudkan secara konkret, bukan berhenti pada slogan.

“Selama ini kita sering bicara kesiapan, tapi di lapangan masyarakat belum tentu tahu harus berbuat apa saat bencana terjadi. Ini yang ingin kita benahi,” kata Wagub NTB saat membuka Inception Meeting Program Penguatan Ketangguhan Sektor Pariwisata dan Masyarakat di kawasan destinasi wisata NTB 2026 di Mataram, Senin, 6 April 2026.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya berupa dokumen atau simulasi sesaat. Masyarakat di kawasan wisata harus memahami prosedur evakuasi, titik kumpul, hingga langkah pemulihan pascabencana.

Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan Asia Pacific Alliance for Disaster Management, lembaga internasional yang berfokus pada penanggulangan bencana. NTB dipilih sebagai lokasi percontohan dengan tiga desa wisata di Kabupaten Lombok Barat sebagai titik awal implementasi.

Indah menilai pendekatan berbasis desa menjadi kunci, mengingat interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal terjadi di level tersebut. Ia juga mendorong agar program serupa diperluas ke Pulau Sumbawa, yang memiliki karakter risiko bencana berbeda.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa daya tahan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik, tetapi juga sikap masyarakat. “Keramahan, keterbukaan, dan kesiapan mental masyarakat menjadi bagian dari ketangguhan itu sendiri,” ujarnya.

Country Director APAD Indonesia, Faisal Djalal, mengatakan program ini dirancang untuk menjawab celah antara potensi risiko dan kapasitas masyarakat dalam merespons bencana. Salah satu lokasi yang menjadi fokus adalah Desa Wisata Batu Kumbung, Lombok Barat. Desa ini akan dijadikan model pengembangan pariwisata tangguh bencana berbasis komunitas.

“Selama ini banyak destinasi berkembang tanpa memperhitungkan risiko. Melalui program ini, kita ingin memastikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari sistem pariwisata itu sendiri,” kata Faisal.

Ia menambahkan, intervensi yang dilakukan mencakup penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat, serta integrasi mitigasi bencana dalam pengelolaan destinasi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya melindungi wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor pariwisata NTB di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana.