Pelaku Pariwisata Minta Tata Kelola Wisata Lombok Segera Dibenahi

RRI.CO.ID, Mataram - Pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan segera melakukan pembenahan tata kelola destinasi wisata. Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya perhatian wisatawan terhadap Lombok sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia.

Pramuwisata atau tour guide NTB, Lalu Fatwir Uzali, mengatakan pembenahan harus dilakukan secara bersama-sama tanpa saling menyalahkan antara pemerintah, masyarakat, pengelola destinasi, maupun pelaku usaha pariwisata.

Menurutnya, masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan yang berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan. Salah satunya terkait sistem tiket masuk di sejumlah objek wisata.

Fatwir mengungkapkan, masih ada destinasi yang menarik tiket masuk hanya berdasarkan permintaan secara lisan tanpa memberikan karcis kepada wisatawan. Di sisi lain, terdapat pula karcis yang sudah mencantumkan nominal, tetapi penerapannya di lapangan belum seragam.

“Transparansi itu penting. Harga yang dibayarkan wisatawan harus jelas, siapa yang menerbitkan, kapan diterbitkan, berapa nominalnya, dan fasilitas apa yang didapatkan,” kata Fatwir, Rabu 19 Agustus 2026.

Ia menilai, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besar kecilnya tarif. Wisatawan, kata dia, akan lebih menerima biaya yang dikenakan apabila disertai informasi yang jelas serta fasilitas yang sesuai.

Selain tiket masuk, Fatwir juga menyoroti persoalan tarif parkir dan berbagai pungutan ketika wisatawan memasuki kawasan desa wisata.

Menurutnya, keberadaan masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata pada dasarnya merupakan hal positif. Namun, mekanisme dan tarifnya perlu memiliki standar yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi wisatawan.

“Kadang ada yang pakai karcis, ada yang tidak. Ada yang bilang ini kewajiban, tetapi dasar hukumnya dari mana, siapa yang menetapkan. Wisatawan akhirnya bingung, di sini Rp5 ribu, di tempat lain Rp7 ribu atau Rp8 ribu,” ujarnya.

Fatwir juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas berhadapan langsung dengan wisatawan.

Petugas di destinasi, menurut dia, idealnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami hospitality, mampu berbahasa Indonesia dengan baik, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara.

“Jangan sampai wisatawan datang, tetapi yang berkomunikasi dengan mereka justru orang yang tidak memahami apa yang harus dijelaskan. Ini menyangkut kesan pertama wisatawan terhadap destinasi kita,” katanya.

Ia menilai persoalan pelayanan tersebut harus menjadi perhatian serius karena wisatawan tidak hanya menilai keindahan alam. Mereka juga akan melihat pengalaman secara keseluruhan, mulai dari kedatangan di bandara atau pelabuhan, transportasi, pelayanan di destinasi, pemandu wisata, hingga sistem tiket dan fasilitas yang tersedia.

Fatwir mengibaratkan pengalaman wisatawan seperti seseorang yang hendak bertamu ke sebuah rumah.

“Kalau masuk ke rumah saja, membuka pintunya sulit, orang tentu tidak mau masuk. Tetapi kalau pintunya mudah dibuka dan tuan rumah senang menerima kita, orang akan senang berkunjung. Begitu juga dengan pariwisata,” tuturnya.

Ia mengingatkan, Lombok tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam. Persaingan antardestinasi wisata di Indonesia semakin ketat sehingga pengalaman wisatawan harus menjadi perhatian utama.

“Kalau kita tidak segera berbenah, kita takut kehilangan wisatawan. Sekarang banyak destinasi di Indonesia yang juga bagus. Kita akan bersaing dengan Bali, NTT, Sulawesi, Sumatera dan daerah lainnya,” katanya.

Karena itu, Fatwir meminta pemerintah menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal. Pemerintah dinilai perlu turun langsung melihat kondisi destinasi, berdialog dengan pengelola, mendengarkan masukan wisatawan dan pelaku pariwisata, serta menindaklanjutinya dengan solusi yang konkret.

Menurutnya, perencanaan tanpa tindak lanjut hanya akan membuat persoalan berulang.

“Pemerintah harus peka mendengar, kemudian segera menyelesaikan masalah. Jangan hanya direncanakan, tetapi tidak ada solusi. Kita membutuhkan keputusan yang cepat karena perkembangan pariwisata Lombok sekarang luar biasa,” tegasnya.

Ia juga berharap media ikut berperan memberikan kritik dan masukan secara konstruktif sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Fatwir mengingatkan pentingnya menjaga repeat visitor atau wisatawan yang kembali berkunjung. Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang untuk pertama kali, tetapi juga dari keinginan mereka untuk kembali dan merekomendasikan Lombok kepada orang lain.

“Kalau wisatawan datang sekali lalu tidak mau kembali, itu yang kita khawatirkan. Kita harus belajar dari kekeliruan yang sudah ada dan bersama-sama membangun Lombok menjadi destinasi pariwisata yang luar biasa,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan semangat introspeksi dan kolaborasi.

“Jangan saling menyalahkan. Mari pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata dan semua elemen bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan persoalan ini. Tetapi harus segera, jangan ditunda-tunda,” ungkapnya.