Tiga Besar Sekda Diuji, Merpati Putih Lobar Bawa Gagasan Besar menuju Kursi Sekda

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat memasuki fase penentuan. Tiga kandidat yang dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kini harus melewati wawancara akhir bersama Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha.

Wawancara berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati di Gerung, Senin 5 Oktober 2026, mulai pukul 09.10 WITA. Tahapan tersebut menjadi ruang bagi tiga kandidat untuk memperdalam gagasan sekaligus menunjukkan kesiapan mereka apabila dipercaya mengendalikan roda birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Tiga nama yang masuk jajaran teratas itu yakni Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lobar Arief Suryawirawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Damayanti Widyaningrum, serta Asisten Administrasi Umum Setda Lobar Fauzan Husniadi.

Masing-masing kandidat dipanggil secara bergantian untuk menjalani pendalaman materi. Visi kepemimpinan, integritas, kemampuan membangun harmonisasi eksekutif dan legislatif, komunikasi publik hingga strategi menghadapi persoalan fiskal daerah menjadi bagian yang mendapat perhatian.

Salah satu kandidat, Damayanti Widyaningrum, datang dengan keyakinan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Ia menilai kepemimpinan birokrasi membutuhkan kemampuan komunikasi dan harmonisasi, terutama dalam menjembatani kepentingan pemerintah daerah, DPRD, masyarakat maupun kelompok masyarakat sipil.

"Saya yakin bisa. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan sesuai amanah Presiden. Dalam membangun harmonisasi, perempuan juga memiliki cara komunikasi yang lebih lembut sehingga persoalan bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Damayanti mengaku optimistis sejak mengikuti rangkaian seleksi hingga berhasil masuk tiga besar. Namun, ia menyadari keputusan akhir bukan semata-mata berada di tangannya.

Menurut dia, seluruh proses harus dijalani dengan kesiapan sekaligus doa karena penentuan Sekda nantinya menjadi kewenangan pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

"Saya memang selalu optimistis. Saya yakin bisa masuk tiga besar, tetapi siapa yang nantinya terpilih tentu kembali kepada keputusan pimpinan dan tentunya kepada Allah SWT. Sekarang tugas kami adalah melangitkan doa dan memberikan yang terbaik," katanya.

Bagi Damayanti, jabatan Sekda tidak cukup hanya ditopang kemampuan administratif. Integritas justru harus menjadi fondasi utama karena Sekda berada pada posisi strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Ia menilai seorang Sekda harus memiliki rekam jejak yang bersih agar tidak menjadi persoalan bagi kepala daerah maupun organisasi pemerintahan secara keseluruhan.

"Menurut saya, seorang Sekda harus bersih dan tidak memiliki persoalan yang dapat mengganggu tugasnya. Integritas harus menjadi nomor satu karena kalau ada cacat hukum atau persoalan lain, itu bisa ikut menjerumuskan pemerintahan dan kepala daerah," tegasnya.

Selain integritas, kemampuan membangun hubungan antara eksekutif dan legislatif juga dinilai penting. Menurutnya, harmonisasi tidak boleh berhenti di lingkungan birokrasi, tetapi juga harus menjangkau masyarakat dan unsur eksternal lainnya.

"Yang harus dibangun bukan hanya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga dengan masyarakat. Pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri," ucapnya.

Persoalan fiskal daerah menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian dalam proses pendalaman kandidat. Damayanti menyebut inovasi harus menjadi bagian dari strategi menghadapi kemungkinan tekanan anggaran.

Jika dipercaya menduduki jabatan Sekda, ia mengaku akan mendorong inovasi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.

"Kalau ke depan ada persoalan defisit anggaran, kita harus mencari inovasi. Salah satunya dengan memperkuat PAD melalui digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi tetap tidak membebani masyarakat," katanya.

Salah satu gagasan yang ia soroti adalah penerapan tapping box pada sektor hotel dan restoran. Sistem tersebut dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh data transaksi secara lebih transparan dan terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah.

Damayanti menilai digitalisasi dapat memudahkan pemerintah melakukan pengawasan sekaligus membantu pelaku usaha dalam pencatatan kewajiban pajak.

"Kalau tapping box diterapkan, transaksi hotel maupun restoran bisa tercatat secara langsung dan terhubung dengan sistem Bapenda. Jadi data pajak yang harus dibayarkan bisa terlihat dengan jelas dan pengusaha juga tidak perlu menghitung secara manual," jelasnya.

Tidak hanya berbicara mengenai pendapatan daerah, Damayanti juga membawa gagasan reformasi tata kelola pemerintahan apabila nantinya dipercaya menjadi Sekda.

Ia menginginkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu sistem sehingga ego sektoral dapat ditekan. Konsep yang ditawarkan mencakup satu data, satu perencanaan, satu gerakan, satu pengendalian dan satu hasil.

Menurutnya, pola kerja birokrasi harus mulai bergeser dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi pemerintahan yang mengukur dampak nyata program terhadap masyarakat.

"Yang ingin saya bangun adalah sistem pemerintahan terpadu. OPD jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu data, satu perencanaan, satu gerakan, satu pengendalian dan satu hasil," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah orientasi penilaian kinerja aparatur. Sistem kinerja, menurutnya, tidak cukup hanya mengukur apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan, tetapi harus melihat apakah program tersebut menghasilkan dampak yang terukur.

Damayanti mengaitkan gagasan tersebut dengan arah reformasi birokrasi tematik yang menempatkan sejumlah persoalan strategis seperti kemiskinan ekstrem, stunting, investasi dan tata kelola pemerintahan sebagai sasaran yang harus ditangani secara terukur.

"Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada administrasi dan kegiatan yang selesai. Ke depan harus berbasis outcome, hasil dan dampak. Kinerja OPD harus dilihat dari capaian indikator utamanya," katanya.

Ia bahkan mendorong agar sistem penilaian kinerja aparatur dapat terhubung dengan capaian organisasi. Dengan begitu, keberhasilan maupun kegagalan program dapat terlihat secara lebih objektif.

"Kalau indikator kinerja utama OPD tidak tercapai, sistem harus bisa menunjukkan dan menilai kinerja OPD tersebut. Jadi yang diukur bukan hanya aktivitasnya, tetapi hasil akhirnya," katanya mengakhiri.