Bappeda Bima Perkuat Sinkronisasi Data untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan pelaporan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Pelaporan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Barat I.

Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman dan dihadiri jajaran pejabat Bappeda serta perwakilan OPD terkait.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data sektoral, terutama data yang menjadi dasar dalam melihat perkembangan ekonomi Kabupaten Bima.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, menekankan bahwa kualitas pelaporan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada ketepatan, konsistensi, serta validitas data yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah.

Menurutnya, data ekonomi tidak hanya menjadi kebutuhan administratif dalam pelaporan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

"Data yang kita laporkan harus benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan. Karena data tersebut menjadi dasar dalam melihat perkembangan ekonomi sekaligus menentukan langkah dan kebijakan pembangunan ke depan," ujar Hariman.

Dalam pembahasan, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah perlunya sinkronisasi data antarlembaga agar tidak terjadi perbedaan angka maupun informasi dalam pelaporan sektoral.

Sinkronisasi tersebut mencakup berbagai sektor yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain persoalan data, rapat juga membahas kendala teknis dalam sistem pelaporan yang selama ini dihadapi oleh sejumlah OPD.

Kendala tersebut dinilai perlu segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi teknis, sehingga proses pembaruan maupun penyampaian data dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Hariman menegaskan, setiap OPD memiliki peran penting dalam memastikan data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembaruan data tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi perlu melalui proses pengecekan dan validasi bersama agar informasi yang masuk dalam sistem pelaporan benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Yang paling penting adalah bagaimana data dari masing-masing sektor bisa kita satukan, kita validasi, kemudian menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi daerah," ucapnya menegaskan.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk tidak bekerja secara sektoral dalam proses pelaporan. Koordinasi antarlembaga harus diperkuat, terutama ketika terdapat perbedaan data atau informasi yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Menurut Hariman, keterpaduan data menjadi semakin penting karena pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan.

"Perkembangan sektor pertanian, misalnya, tidak hanya berhubungan dengan produksi, tetapi juga berdampak terhadap perdagangan, distribusi, pendapatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi lainnya," kata dia.

Begitu pula sektor perikanan dan peternakan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Dalam rapat tersebut, realisasi anggaran daerah juga menjadi salah satu bagian yang dibahas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perkembangan realisasi program dan kegiatan dapat tercermin secara baik dalam data pembangunan dan ekonomi daerah.

Hal ini penting agar pelaporan tidak hanya menunjukkan angka pertumbuhan, tetapi juga mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi di Kabupaten Bima.

Rapat kemudian menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut. Seluruh OPD terkait diminta segera melakukan finalisasi dan pembaruan data sesuai dengan sektor masing-masing.

Selain itu, proses validasi teknis akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan data yang disampaikan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bima juga mendorong percepatan langkah strategis di masing-masing sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.