SMI Desak Percepatan Regulasi Perlindungan Petani, Begini Tanggapan Pemkab Bima

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima membuka ruang dialog bagi elemen mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pembangunan daerah. Hal itu ditunjukkan melalui audiensi bersama Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima

Audiensi tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Bima melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim.

Pertemuan itu menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk membahas sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan SMI mencakup sektor pertanian, infrastruktur hingga pendidikan.

Dalam audiensi tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama. SMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Kabupaten Bima agar mempercepat penyusunan regulasi teknis sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurut SMI, keberadaan regulasi teknis penting untuk memastikan amanat Perda tersebut dapat diterapkan secara lebih konkret di lapangan, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Agus Salim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Ia menjelaskan, Pemkab Bima akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan regulasi teknis tersebut. Proses tersebut juga akan melibatkan pihak-pihak terkait agar aturan yang disusun dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

"Pemkab Bima akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengkaji dan menyempurnakan aturan teknis tersebut bersama pihak terkait," kata Agus Salim, Rabu 30 September 2026.

Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui forum dialog seperti ini merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Aspirasi mahasiswa, kata dia, tidak hanya menjadi bahan pembahasan dalam forum, tetapi akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Selain sektor pertanian, pertemuan tersebut juga membahas persoalan pembangunan infrastruktur, khususnya berkaitan dengan evaluasi dan percepatan realisasi pembangunan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2025-2026.

Pembahasan mengenai infrastruktur menjadi penting mengingat pembangunan jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan konektivitas antarwilayah serta aktivitas masyarakat, termasuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat pedesaan dan sektor pertanian.

Pemkab Bima memastikan berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah sesuai bidang masing-masing.

Agus Salim juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan SMI melalui kajian dan komunikasi secara berkelanjutan.

Ia menilai penyampaian aspirasi melalui dialog dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan langkah yang sedang maupun akan dilakukan.

"Pemkab Bima mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang dilakukan melalui kajian dan komunikasi berkelanjutan. Seluruh masukan tersebut akan dijadikan bahan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran," ujarnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dengan kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat dalam membahas berbagai persoalan pembangunan.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah berharap setiap aspirasi yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dengan demikian, forum audiensi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bima.