Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih di Gili Tramena

RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak mencari solusi atas terganggunya suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena). Krisis ini tak hanya mengancam kebutuhan dasar warga, tetapi juga aktivitas pariwisata.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar suplai air kembali mengalir. Persoalan itu disebut berkaitan dengan regulasi lingkungan dan proses hukum.

“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini,” kata Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, Minggu, 6 September 2026.

Menurut dia, pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan sementara. Langkah tersebut ditempuh sembari persoalan regulasi dan hukum diselesaikan.

Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah berkomitmen membantu mencari jalan keluar. Pemprov NTB akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.

“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” ujarnya.

Pemprov NTB menargetkan suplai air bersih kembali berjalan dalam satu hingga dua hari. Selama menunggu solusi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan warga dan wisatawan.

Iqbal meminta maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Bagi Iqbal, menghidupkan kembali jaringan yang sudah tersedia menjadi pilihan paling realistis untuk jangka pendek. Namun, langkah itu hanya bersifat sementara.

Pemerintah tetap harus menyiapkan solusi permanen yang mempertemukan kebutuhan dasar masyarakat dan kepentingan pariwisata dengan kepastian hukum serta perlindungan lingkungan.

Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan.