APBD Perubahan 2026, Belanja Daerah KLU Tembus Rp1,2 Triliun

RRI.CO.ID, Lomok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menaikkan anggaran belanja daerah sebesar Rp144,03 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan penyesuaian tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri mengatakan peningkatan belanja dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kewajiban yang bersifat mendesak.

Hal itu disampaikan Kusmalahadi dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD Perubahan 2026, Senin 28 September 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah meningkat dari Rp1,056 triliun menjadi Rp1,200 triliun.

Kenaikan terbesar terdapat pada belanja operasi yang bertambah Rp107,71 miliar, dari Rp871,278 miliar menjadi Rp978,990 miliar.

Sementara itu, belanja modal meningkat Rp32,58 miliar. Anggaran belanja modal yang sebelumnya Rp55,018 miliar menjadi Rp87,598 miliar.

Belanja transfer juga mengalami kenaikan Rp4,73 miliar, dari Rp127,469 miliar menjadi Rp132,208 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga justru turun Rp1 miliar, dari Rp3,127 miliar menjadi Rp2,127 miliar.

Kusmalahadi mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian rencana keuangan daerah berdasarkan kondisi aktual selama tahun berjalan.

"Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan rencana keuangan pemerintah daerah dengan perkembangan situasi dan kondisi objektif selama tahun anggaran berjalan," katanya.

Menurut dia, fokus pemerintah daerah dalam perubahan APBD tetap diarahkan pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan sebelum memasuki tahapan penetapan.

Kusmalahadi berharap anggota DPRD memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.