Banggar DPRD Lobar Bedah RAPBD Perubahan 2026, Anggaran Diminta Tepat Sasaran

  • 29 Sep 2026 20:40 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Barat dan jajaran Eksekutif mulai memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
  • Rapat pembahasan RAPBD-P berlangsung di Aula Fraksi DPRD Lombok Barat pada Senin, 28 September 2026.
  • Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, memimpin rapat pembahasan anggaran daerah perubahan tersebut.

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Barat bersama jajaran Eksekutif mulai memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan berlangsung di Aula Fraksi DPRD Lombok Barat, Senin, 28 September 2026. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi.

Forum Banggar dan Eksekutif tidak sekadar membahas perubahan angka dalam dokumen anggaran. Setiap penyesuaian diarahkan agar tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan daerah serta program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ivan menegaskan, pembahasan RAPBD Perubahan harus dilakukan secara cermat agar arah belanja daerah tidak keluar dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

"Setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan diarahkan untuk mendukung kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pendalaman bersama Eksekutif menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dijalankan hingga akhir tahun anggaran.

"Yang paling penting adalah memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran," katanya.

Pembahasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah. Program yang dinilai memiliki urgensi terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan.

Banggar DPRD Lombok Barat bersama Eksekutif kemudian mencermati kembali sejumlah kebutuhan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ivan menegaskan, kualitas penganggaran tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.

"Anggaran harus kembali kepada kepentingan masyarakat melalui program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat," ucapnya.

Dengan pembahasan yang lebih mendalam, RAPBD Perubahan 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Lombok Barat.

Tahapan pembahasan bersama Eksekutif menjadi bagian dari proses DPRD dalam memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap berada pada jalur kebutuhan daerah dan memberikan hasil yang optimal.

"Pembahasan ini harus menghasilkan arah anggaran yang lebih tepat dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lombok Barat," katanya mengakhiri.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....