ASN Lombok Barat Dapat Jempol Terbalik jika Tak Penuhi Ekspektasi

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan pelayanan publik berjalan produktif, disiplin, dan mampu mengikuti tuntutan perubahan birokrasi.

Penilaian tidak hanya diarahkan pada hasil pekerjaan, tetapi juga mencakup perilaku kerja setiap ASN. Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat sejauh mana aparatur mampu memenuhi target dan ekspektasi organisasi.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., menjelaskan bahwa penilaian kinerja ASN dilakukan melalui dua komponen utama dalam sistem e-Kinerja.

“Penilaian kinerja itu ada dua di e-Kinerja, yaitu kinerja dan perilaku. Komposisinya 60 persen dan 40 persen,” ujar Fauzan, Senin 21 September 2026.

Menurutnya, setiap pejabat memiliki kewenangan menilai bawahannya sesuai tugas dan sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai Asisten III, Fauzan melakukan penilaian terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dalam lingkup koordinasinya.

“Kalau saya di Asisten III, leading sector-nya ada BKAD, Bapenda, BKD PSDM, Diskominfo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Itu yang saya nilai untuk eselon II,” katanya.

Penilaian juga dilakukan terhadap pejabat struktural di bawahnya, termasuk sejumlah kepala bagian yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah.

Fauzan mengatakan hasil penilaian tersebut tidak sebatas menjadi administrasi birokrasi. Capaian kinerja dan perilaku kerja memiliki konsekuensi terhadap pemberian tunjangan kinerja pegawai.

“Kalau yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi, tunjangannya juga dipotong. Intinya ada kinerja dan ada perilaku kerja,” tegasnya.

Dalam proses evaluasi tersebut, terdapat indikator yang digambarkan melalui penilaian “jempol”. ASN yang dinilai belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh indikator jempol ke bawah, sedangkan kinerja yang memenuhi harapan mendapatkan penilaian positif.

Fauzan mengakui masih terdapat sejumlah ASN yang memperoleh penilaian negatif. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah untuk memperbaiki produktivitas aparatur ke depan.

“Yang belum bisa move on, misalnya, diberikan jempol kebalik. Ini menjadi bahan evaluasi untuk rencana ke depan seperti apa,” ucapnya.

Ia menambahkan, tantangan pemerintah daerah saat ini bukan semata-mata mengenai jumlah ASN. Komposisi aparatur juga harus dilihat dari aspek kualitas, kemampuan, serta produktivitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Bukan hanya melihat banyaknya saja, tetapi kualitas dan produktivitas juga harus kita lihat,” katanya.

Dalam menghadapi perubahan birokrasi, Fauzan menilai sebagian besar ASN Lombok Barat pada prinsipnya siap beradaptasi. Namun, kecepatan setiap aparatur dalam merespons perubahan tidak selalu sama.

“Pada dasarnya mereka siap semua, tidak ada yang menolak perubahan. Tetapi ada yang lamban dan ada yang harus didorong,” ungkapnya.

Perubahan tersebut semakin berkaitan erat dengan kebutuhan digitalisasi pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan kemampuan aparatur agar pelayanan publik tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.

Fauzan menegaskan Lombok Barat memiliki komitmen untuk terus mendorong keterbukaan dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

“Untuk keterbukaan maupun digitalisasi, kita siap menghadapi itu,” tegasnya.

Selain evaluasi rutin melalui e-Kinerja, peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu langkah yang sedang berjalan adalah pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pejabat melalui program Diklat Kepemimpinan Administrator (TKN II).

“Sekarang yang paling penting adalah mereka mengikuti TKN II untuk mengangkat kemampuan manajerial dan leadership,” jelas Fauzan.

Sebanyak 14 orang ASN saat ini mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Program itu berlangsung selama empat bulan dan diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur, khususnya dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di lingkungan pemerintahan.

“Sekarang ada 14 orang yang kita sekolahkan untuk diklat. Mereka menjalani selama empat bulan dan saat ini masih berlangsung,” katanya mengakhiri.