Pemuda NWDI Lombok Barat Siap Kawal Pemerintah dan Bongkar Kebijakan Tak Berpihak

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pimpinan Daerah Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Lombok Barat periode 2026–2029 resmi dilantik dalam agenda Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 10 September 2026.

Mengusung tema “Kompak Utuh Bersatu Mengabdi Membangun Lombok Barat”, momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni organisasi. Pemuda NWDI Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua PD Pemuda NWDI Lombok Barat, Sahabudi, mengatakan kondisi Lombok Barat saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh berhenti hanya karena kondisi pemerintahan maupun dinamika politik yang sedang berlangsung.

“Lombok Barat hari ini kalau bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Pemuda NWDI tetap semangat sesuai tema kita, kompak, utuh, bersatu, mengabdi membangun Lombok Barat. Dalam kondisi apa pun, Lombok Barat tidak boleh berhenti membangun,” ujar Sahabudi.

Ia menegaskan pembangunan yang dimaksud bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan terhadap organisasi kepemudaan (OKP).

Sahabudi berharap pemerintah daerah tidak melakukan diskriminasi terhadap organisasi kepemudaan, terlebih hanya karena perbedaan sikap maupun tingkat kekritisan sebuah organisasi.

“Jangan sampai pemerintah mengabaikan OKP atau melakukan tebang pilih. Ada OKP yang diistimewakan, sementara yang lain tidak. Kami berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti itu,” katanya.

Ia bahkan mengungkapkan pernah mengalami sendiri kondisi ketika Pemuda NWDI disebut belum dapat diakomodasi oleh salah satu pejabat di Lombok Barat karena alasan momentum politik.

“Saya sendiri pernah mengalami. Kami menyampaikan kepada salah satu pejabat di Lombok Barat, kemudian dikatakan belum bisa mengakomodasi Pemuda NWDI dan nanti bisa diakomodasi setelah pilkada. Hal seperti ini tentu tidak ingin kami lihat terjadi lagi,” tegasnya.

Menurut Sahabudi, organisasi kepemudaan semestinya ditempatkan sebagai mitra pemerintah, termasuk ketika menyampaikan kritik. Kritik, kata dia, tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjauhkan organisasi dari ruang pembinaan dan partisipasi pembangunan.

“Ketika pemuda kritis, justru jangan kemudian tidak dibina. Kami ingin keberadaan Pemuda NWDI dan OKP lainnya benar-benar dirangkul dan dibina,” ucapnya.

Namun demikian, Pemuda NWDI memastikan sikap kritis tersebut tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Organisasi itu menyatakan akan berada di barisan terdepan mendukung setiap kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ketika kebijakan pemerintah positif dan berpihak kepada rakyat kecil, Pemuda NWDI siap menjadi garda terdepan membela pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tetapi ketika kebijakan itu menyakiti masyarakat dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil, kami juga tidak menutup kemungkinan menjadi mitra kritis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, H. Husnan Wadi, menyambut pelantikan tersebut sebagai momentum memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Ia menilai kehadiran Pemuda NWDI di lingkungan pusat pemerintahan Lombok Barat harus diterjemahkan sebagai bentuk keterlibatan aktif, termasuk dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.

“Ini bukan seremonial biasa. Kehadiran pemuda di tempat ini harus menjadi bagian dari kontrol yang terus berjalan dan membantu kerja-kerja DPRD, sehingga Lombok Barat yang kita harapkan menjadi lebih baik benar-benar bisa diwujudkan,” ujar Husnan Wadi.

Ia juga menanggapi persoalan diskriminasi terhadap OKP yang sebelumnya disampaikan Ketua PD Pemuda NWDI Lombok Barat. Husnan berharap pengalaman masa lalu tidak kembali terjadi.

“Kalau ada organisasi yang dulu merasa didiskriminasi atau diperlakukan berbeda setelah menyampaikan sikap, mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, sekarang kita bekerja untuk masa depan yang lebih kuat,” katanya.

Husnan menegaskan DPRD Lombok Barat membuka ruang bagi organisasi kepemudaan untuk ikut terlibat dalam berbagai persoalan daerah. Menurutnya, banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan energi dan kreativitas generasi muda.

Ia menyebut sejumlah isu yang dapat menjadi ruang pengabdian pemuda, mulai dari persoalan air, sampah, persoalan sosial, kekerasan seksual di lingkungan pesantren hingga penyalahgunaan narkoba.

“Pemuda harus hadir di seluruh ruang. Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan kepemudaan. Persoalan air, sampah, sosial, kekerasan seksual di pesantren, narkoba dan persoalan lainnya membutuhkan peran pemuda yang produktif,” ucapnya.

Husnan juga menyatakan DPRD siap menerima berbagai gagasan dan program kepemudaan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka dukungan kelembagaan.

“Kalau ada program yang baik, kami di DPRD welcome. Kami akan menerima dan mengkaji apakah bisa diberikan bantuan atau dukungan. Prinsipnya, semua organisasi sama dan tidak boleh ada yang diperlakukan sebagai anak tiri,” katanya mengakhiri.