DPRD NTB Soroti Krisis Air di Gili Tramena

RRI.CO.ID, LombokUtara - Krisis air bersih yang terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Gili Tramena), Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi, menilai persoalan ketersediaan air bersih di kawasan wisata tersebut merupakan masalah klasik yang semestinya sudah lama dituntaskan.

Menurutnya, sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Lombok Utara seharusnya memiliki prioritas yang jelas dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih.

"Masalah air minum ini merupakan masalah yang sangat klasik sekali, sudah sejak lama. Seharusnya masalah ini tidak boleh terjadi lagi," kata Raden Nuna, Selasa 8 September 2026.

Ia menegaskan, pilihan teknologi maupun skema penyediaan air, baik melalui perusahaan daerah air minum, pihak ketiga, maupun teknologi penyulingan air laut, merupakan persoalan teknis. Yang terpenting, pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dan wisatawan terpenuhi.

Raden Nuna mengingatkan, krisis air bersih berpotensi memberikan dampak buruk terhadap citra pariwisata NTB, khususnya Gili Tramena yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dan telah mendunia.

Ia menyebut adanya wisatawan yang memilih meninggalkan kawasan Gili Tramena lebih cepat akibat persoalan air merupakan kondisi yang memprihatinkan.

"Kurang lebih 300 wisatawan yang lebih cepat meninggalkan Gili Tramena itu sungguh membuat perasaan tidak nyaman bagi kami sebagai anggota DPR dan tentunya juga memalukan citra pariwisata kita," ujarnya.

Padahal, lanjut Raden Nuna, pemerintah seharusnya mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, bukan hanya bagi pelaku usaha di kawasan Gili, tetapi juga bagi masyarakat dan destinasi wisata di daratan Lombok Utara.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terlalu lama berkutat pada persoalan pembiayaan maupun keuntungan dalam menangani krisis air tersebut.

"Jangan berpikir dulu persoalan keuntungan, persoalan pembiayaan dan sebagainya. Memang harus kita tangani secara cepat, kemudian harus mengambil upaya-upaya yang cepat," tegasnya.

Raden Nuna menilai Kabupaten Lombok Utara tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri. Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, hingga pemerintah pusat.

"Harus, wajib. KLU tidak bisa secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan, sebab itu persoalan dengan biaya sangat tinggi," katanya.

Untuk solusi jangka panjang, Raden Nuna menyebut setidaknya terdapat dua opsi yang dapat dikaji pemerintah.

Pertama, penyediaan air melalui jaringan pipa bawah laut yang terhubung dengan perusahaan daerah air minum. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga menurutnya tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD.

"Harus dengan APBN, harus ada bantuan juga dari pemerintah pusat, sebab pembiayaannya sangat tinggi," jelasnya.

Opsi kedua adalah menggunakan teknologi penyulingan air laut atau desalinasi seperti yang telah diterapkan di Gili Meno. Namun, penerapan teknologi tersebut harus mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Menurut Raden Nuna, Gili Tramena memiliki kawasan perairan yang berkaitan dengan berbagai kewenangan sehingga aspek lingkungan dan konservasi harus menjadi perhatian.

"Harus memenuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sebab itu juga masuk kawasan konservasi. Semua regulasi harus dipenuhi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah yang berpotensi mengganggu lingkungan, termasuk melakukan pengeboran secara sembarangan di darat maupun di laut.

Sembari menunggu solusi permanen, pemerintah diminta menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan wisata tersebut.

Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah memasok air menggunakan mobil tangki dari daratan menuju kawasan Gili Tramena.

"Untuk jangka pendeknya mungkin dengan tangki, air diangkut menggunakan kendaraan tangki. Itu salah satu solusi," kata Raden Nuna.

Ia meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan instrumen anggaran yang memungkinkan untuk penanganan kondisi darurat tersebut.

Menurutnya, krisis air bersih dapat dikategorikan sebagai kondisi yang membutuhkan penanganan serius, terlebih NTB saat ini memasuki musim kemarau.

"Saya anggap ini bencana juga, bukan banjir, bukan gempa dan sebagainya. Krisis air minum ini juga kan buah bencana," tegasnya.

Raden Nuna juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Pemerintah Provinsi NTB menyusun solusi permanen agar persoalan krisis air di Gili Tramena tidak terus berulang.

Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena Gili Tramena merupakan kawasan strategis pariwisata dan memiliki nilai ekonomi yang besar bagi daerah.

"Ini perlu jadi pemikiran yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan juga pemerintah provinsi karena Gili Tramena ini kan kawasan ekonomi khusus. Dan juga merupakan banyak kekayaan daerah kita di sana," katanya.

Ia berharap pemerintah segera duduk bersama untuk menentukan skema terbaik, baik dari sisi teknologi, pembiayaan maupun kelembagaan, sehingga kebutuhan air bersih di Gili Tramena dapat terjamin dalam jangka panjang.

"Ambil contoh-contoh daerah mana yang sudah melakukan itu. Itu untuk jangka panjangnya," pungkas Raden Nuna.