KUA-PPAS 2027 Lobar Bidik Ekonomi Tumbuh dan Kemiskinan Menurun

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memancang target pembangunan yang lebih terukur untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, perluasan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sejumlah sasaran utama yang dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat dengan agenda penjelasan kepala daerah sekaligus penyerahan draf KUA-PPAS 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat itu dipimpin Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi bersama jajaran wakil ketua DPRD.

Dalam penyampaiannya, Nurul Adha menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS bukan sekadar dokumen penganggaran, tetapi menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arah pembangunan yang telah dirumuskan melalui RKPD Lombok Barat 2027.

Tema pembangunan yang diusung tahun depan adalah “Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia.” Tema tersebut dirancang agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di balik tema tersebut, pemerintah daerah memasang sejumlah indikator yang cukup spesifik. Pertumbuhan ekonomi Lombok Barat ditargetkan mencapai 5,94 persen pada 2027.

Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,70 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan meningkat hingga 75,09.

Target lain yang menjadi perhatian ialah kemiskinan. Pemkab Lombok Barat menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 11,24 persen.

“Sasaran pembangunan yang kita tuju pada tahun 2027 cukup jelas. Kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 5,94 persen, menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,70 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,09 serta menekan kemiskinan hingga 11,24 persen,” ujar Hj. Nurul Adha.

Menurut dia, capaian tersebut membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Pemerintah daerah turut memasang target pemerataan melalui indikator gini rasio sebesar 0,340. Indikator tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

“Untuk mencapainya, kita berharap kebijakan dapat bertemu pada beberapa hal pokok, yaitu memperkuat kesejahteraan dari desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja hingga mengembangkan ekonomi produktif,” katanya menegaskan.

Pendekatan berbasis desa menjadi salah satu perhatian karena pembangunan ekonomi dinilai perlu diperkuat dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pengembangan ekonomi produktif juga diarahkan untuk membuka ruang usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai fondasi untuk mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan tersebut. Peningkatan IPM diharapkan berjalan beriringan dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan gambaran umum mengenai postur anggaran dalam rancangan KUA-PPAS Lombok Barat 2027.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Lombok Barat untuk melihat kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,94 persen sekaligus penurunan kemiskinan hingga 11,24 persen, pemerintah daerah kini dituntut memastikan kebijakan anggaran 2027 benar-benar memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin arah pembangunan tahun 2027 tidak berhenti pada angka dan dokumen perencanaan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya mengakhiri.