Organda NTB Desak ITDC Umumkan Pemenang Tender Transportasi MotoGP 2026

RRI.CO.ID, Mataram — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta PT ITDC segera mengumumkan pemenang tender pengelolaan transportasi shuttle di dalam kawasan Sirkuit Mandalika. Desakan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan MotoGP 2026.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, mengatakan kepastian pengelola transportasi sangat penting agar pengusaha angkutan daerah dapat mempersiapkan armada sejak jauh-jauh hari. Terlebih, penyelenggaraan MotoGP tahun ini ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 150 ribu penonton.

"Kami berharap ITDC sebagai regulator kegiatan MotoGP segera mengumumkan siapa pemenang pengelolaan transportasi shuttle yang ada di dalam sirkuit," ujar Junaidi Senin 7 September 2026.

Menurutnya, kebutuhan armada shuttle di dalam kawasan sirkuit diperkirakan mencapai sekitar 130 unit. Jumlah tersebut cukup besar sehingga membutuhkan persiapan dan koordinasi sejak awal, khususnya dengan pengusaha transportasi lokal.

Junaidi menilai keterlambatan penetapan pengelola transportasi berpotensi membuat pengusaha lokal kehilangan kesempatan untuk terlibat. Ia tidak ingin kejadian pada penyelenggaraan sebelumnya kembali terulang ketika pengumuman pemenang baru dilakukan sekitar satu pekan sebelum pelaksanaan MotoGP.

"Kami tidak ingin terjadi lagi seperti tahun sebelumnya. Ketika diumumkan mendekati hari H, akhirnya pengusaha daerah pasrah dan kendaraan yang muncul justru banyak dari luar daerah," katanya.

Ia menegaskan, armada dari NTB harus menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan transportasi MotoGP. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal, penggunaan armada daerah dinilai lebih efisien dibandingkan mendatangkan kendaraan dari luar pulau.

Junaidi menyebutkan, apabila armada didatangkan dari Bali, misalnya, biaya operasional akan menjadi lebih besar karena kendaraan harus menyeberang dan membutuhkan waktu serta biaya tambahan.

"Kalau diambil dari luar, misalnya dari Bali, ada biaya penyeberangan dan waktu penggunaan yang lebih panjang. Karena itu, wajib diprioritaskan armada yang ada di dalam NTB," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi mengingatkan penggunaan armada lokal juga harus memperhatikan keberlangsungan pelayanan transportasi reguler, terutama angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) yang melayani konektivitas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Menurutnya, apabila kebutuhan armada untuk MotoGP disampaikan lebih awal, pengusaha dapat mengatur kendaraan yang bisa dialokasikan tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.

"Kalau pemberitahuannya cepat terkait kebutuhan kendaraan, teman-teman pengusaha bisa mengatur. Misalnya dua atau tiga unit diberikan untuk mendukung MotoGP, mereka bisa mengatur bisnisnya," ujarnya.

Junaidi juga meminta pemerintah daerah memastikan skema pembiayaan transportasi untuk layanan di luar kawasan sirkuit dilakukan secara profesional. Ia menolak jika pengusaha transportasi daerah diminta membantu dengan pola "sumbangan" atau sekadar mengandalkan permintaan bantuan.

Ia menilai pelaku usaha transportasi memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai ketentuan dan standar biaya yang berlaku.

"Jangan sampai pihak sebelah menjalankan bisnis, sementara pengusaha daerah diminta tolong dan diminta menyumbang. Teman-teman anggota kami juga harus dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah," katanya.

Selain shuttle di dalam kawasan sirkuit, Organda NTB juga menyoroti kebutuhan angkutan sewa khusus selama MotoGP. Junaidi mengatakan sebagian kendaraan seperti Toyota Innova dan kendaraan sejenis mulai banyak dipesan atau diblok untuk kebutuhan tertentu.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diawasi agar tidak terjadi praktik percaloan maupun permainan harga yang merugikan wisatawan dan masyarakat.

"Jangan sampai nanti dikatakan barang sudah habis, padahal sebenarnya diblok oleh seseorang. Kemudian muncul harga yang tidak sesuai standar," ucapnya.

Junaidi juga meminta Pemerintah Provinsi NTB mengantisipasi potensi antrean bahan bakar minyak (BBM) menjelang dan selama MotoGP. Menurutnya, mobilitas kendaraan akan meningkat signifikan karena seluruh armada transportasi dikerahkan untuk mendukung pelayanan penonton.

"Antrean BBM ini harus diantisipasi. Jangan sampai saat MotoGP justru terjadi antrean panjang. Ini berbahaya karena seluruh transportasi bergerak untuk kepentingan pelayanan," katanya.

Ia menambahkan, secara umum pengusaha transportasi di NTB telah mempersiapkan armada untuk mendukung pelaksanaan MotoGP. Namun, kepastian kebutuhan dan penugasan armada harus segera disampaikan agar persiapan dapat dilakukan secara optimal.

Junaidi menyebut kesiapan armada transportasi daerah saat ini berada pada kisaran 60 persen dari total kebutuhan yang diperkirakan.

"Kenapa armada tersedia? Kendaraan di NTB sebenarnya cukup banyak. Persoalannya adalah harus ada pemberitahuan lebih awal sehingga kami bisa mengaturnya," ujarnya.

Organda NTB, kata Junaidi, siap dilibatkan dalam koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Dinas Perhubungan untuk memastikan tata kelola transportasi MotoGP berjalan baik.

Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi sehingga penyelenggaraan MotoGP 2026 tidak hanya sukses dari sisi jumlah penonton, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha transportasi daerah.

"Targetnya tentu MotoGP tahun ini harus lebih ramai dari tahun sebelumnya. Karena itu, tata kelola transportasi harus dipersiapkan dengan baik, apalagi jika benar Presiden akan hadir," ujar Junaidi.