RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima bersama DPRD Kabupaten Bima resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dibahas dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Bima yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesepakatan tersebut, Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp2.066.128.660.188,82.
Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp227.783.298.815,47 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.828.345.361.373,35, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah dalam KUA-PPAS 2027 ditetapkan sebesar Rp2.091.728.660.188,82. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, ditetapkan Pembiayaan Neto sebesar Rp25,6 miliar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp26,6 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar.
Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar proses administratif dalam penyusunan APBD, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan belanja harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan. Karena itu, setiap program harus disusun secara terarah, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ady Mahyudi.
Ia menjelaskan, terdapat empat prioritas utama yang menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2027.
Pertama, penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah akan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Bima yang berkemajuan dan berdaya saing. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam agenda tersebut karena kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan strategis. Infrastruktur dinilai memiliki peran penting dalam membuka konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.
Keempat, penguatan kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima.
Ady Mahyudi menambahkan, kebijakan anggaran 2027 juga akan diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong integrasi layanan publik berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah dan efisien.
“Digitalisasi pelayanan harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Kita ingin pelayanan publik semakin mudah diakses dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD selanjutnya memiliki dasar dalam melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027.
Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat sehingga APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperluas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....