Bupati Najmul Akhyar Lantik 101 Pejabat, Tegaskan Jabatan Bukan Simbol Kekuasaan

RRI.CO.ID, Lombok Utara- Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan jabatan sebagai simbol kekuasaan. Jabatan, menurutnya, harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., saat melantik dan mengambil sumpah/janji 101 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Jumat malam, 28 Agustus 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 242/378/BKPSDM/2026 tertanggal 28 Agustus 2026.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi dan mutasi untuk menempati posisi baru pada sejumlah perangkat daerah. Di antaranya Nur Asmaun Gunadi, S.Sos., M.M., yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bappeda kini dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian Ali Imron, S.T., M.M., yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan dimutasi menjadi Sekretaris Bappeda. Juan Charlos Hatta Marudi, S.Pd.I., M.M., dari Sekretaris BKAD menjadi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Sejumlah pejabat lainnya juga mendapatkan penugasan baru, termasuk Syafruddin, M.Si., Muhammad Arya Muntha, S.K.M., Fadli, S.P., I Putu Hery Suditha, S.Pi., Eddie Djufrin, S.Pd., Nurdin, S.K.M., Hulfi Rahima, S.Sos., serta Muhammad Erwinsyah Fitrah, S.STP.

Selain jabatan administrator, rotasi juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat pada jenjang eselon III B dan IV.

Najmul menegaskan, perubahan posisi dalam birokrasi tidak boleh dimaknai sebagai kenaikan atau penurunan status. Setiap penempatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus amanah yang harus dijalankan secara profesional.

“Jabatan ini adalah sesuatu yang dapat memfasilitasi kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan jadikan jabatan sebagai kekuasaan, kita adalah pelayan bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Najmul, seorang aparatur sipil negara harus memiliki kesiapan untuk ditempatkan dan mengabdi di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, pejabat yang mendapat amanah baru diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik membangun kerja sama dengan seluruh jajaran di perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seorang pejabat, melainkan oleh kemampuan membangun kolaborasi dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Najmul menambahkan, proses rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan mekanisme penilaian kinerja. Ia menegaskan keputusan tersebut bukan semata-mata keputusan pribadi kepala daerah.

Dengan pelantikan tersebut, Bupati berharap jajaran pejabat baru mampu menghadirkan perubahan positif dalam birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara.