Baznas Bangun Rumah Layak Huni, Wabup Soroti Data RTLH Lombok Barat

RRI.CO.ID, Lombok Barat– Sebuah rumah sederhana yang selama puluhan tahun hanya berdinding anyaman bambu dan beratapkan seng bekas di Dusun Karang Kesuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, akhirnya mendapat perhatian.

Rumah tidak layak huni milik Zainal Abidin itu menjadi salah satu sasaran program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 28 Agustus 2026.

Kondisi rumah yang ditempati keluarga tersebut sebelumnya memprihatinkan. Bangunan yang berdiri di atas lahan yang telah lama ditempati Zainal Abidin itu nyaris tidak memenuhi standar hunian yang sehat dan layak.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari pemanfaatan dana zakat yang dihimpun Baznas, termasuk zakat dari aparatur sipil negara.

“Ini program Baznas. Baznas memiliki hak untuk menghimpun zakat dari ASN kita, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk dibantu,” ujarnya.

Namun, perhatian Wakil Bupati tidak hanya tertuju pada pembangunan rumah milik Zainal Abidin. Ia juga menyoroti pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang telah dianggarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 350 unit rumah tidak layak huni. Akan tetapi, hingga saat ini baru sekitar separuh dari jumlah tersebut yang berhasil diverifikasi.

“Dari 350 unit yang sudah kita anggarkan, baru sekitar 50 persen yang terverifikasi. Sisanya belum. Artinya, kita belum menemukan sasaran yang tepat,” katanya menegaskan.

Kondisi tersebut, menurut Nurul Adha, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Ia meminta OPD lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak luput dari pendataan.

Ia menilai keberadaan rumah seperti yang ditempati Zainal Abidin seharusnya dapat ditemukan lebih awal melalui pendataan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah.

“Nah, ini luar biasa. Baznas bisa menemukan masyarakat dengan kondisi rumah seperti ini. Ini menjadi catatan bagi saya, seharusnya OPD juga turun langsung seperti ini untuk menemukan sasaran yang benar-benar tepat,” ucapnya.

Nurul Adha berharap kolaborasi antara Baznas dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat mempercepat penanganan persoalan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Menurutnya, hunian yang buruk bukan hanya berkaitan dengan persoalan tempat tinggal, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan keluarga.

“Rumah yang tidak layak tentu bisa menjadi lingkungan yang tidak sehat. Karena itu, masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni harus segera kita tangani dan kita bantu agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung persoalan kesehatan yang ditemukan pada keluarga penerima bantuan. Salah satu anggota keluarga diketahui sedang menjalani penanganan penyakit tuberkulosis atau TB.

Nurul Adha berharap perbaikan kondisi hunian dapat berjalan seiring dengan pengobatan yang dijalani keluarga tersebut sehingga risiko penularan penyakit dapat ditekan.

Ia mengatakan salah satu anggota keluarga sebelumnya telah mendapatkan penanganan dan diharapkan anggota keluarga lain yang masih menjalani pengobatan dapat segera pulih dengan menjalani terapi secara rutin.

Selain persoalan rumah dan kesehatan, Wakil Bupati juga menemukan persoalan pendidikan yang menurutnya tidak kalah penting untuk segera ditangani.

Ia menyinggung kondisi seorang warga bernama Zainal Abidin yang pada usia 19 tahun hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kondisi tersebut, katanya, menjadi keprihatinan tersendiri karena masih terdapat anak-anak dan remaja di Lombok Barat yang tidak melanjutkan pendidikan.

“Usianya baru 19 tahun, tetapi hanya tamat SD dan tidak melanjutkan ke SMP maupun SMA. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika menemukan anak-anak yang tidak sekolah, OPD harus segera bergerak untuk mencari langkah terbaik agar mereka bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan solusi pendidikan, termasuk melalui program kesetaraan maupun jalur pendidikan lainnya agar anak-anak yang putus sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

“Apakah melalui Paket C, melanjutkan SMA atau langkah lainnya, yang penting kita harus cepat mencari solusi,” katanya mengakhiri.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lombok Barat, TGH. Muhammad Taisir Al-Azhar, Lc., S.Ag., M.A., mengatakan Baznas Lombok Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,1 miliar untuk program pembangunan rumah layak huni sepanjang 2026.

Dana tersebut, katanya, akan digunakan untuk membantu masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi langsung.

“Untuk tahun 2026, Baznas menganggarkan sekitar Rp2,1 miliar untuk program rumah layak huni. Sejumlah rumah berdasarkan data yang ada sudah dibangun dan beberapa lainnya sedang dalam proses penyelesaian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penetapan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan data administrasi. Baznas juga melakukan survei langsung berdasarkan nama dan alamat calon penerima untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Kami melakukan survei by name by address agar dana umat ini benar-benar tepat sasaran,” katanya menegaskan.

Untuk pembangunan rumah di Dusun Karang Kesuma, Desa Kebon Ayu, Baznas mengalokasikan anggaran sekitar Rp35 juta.

Rumah milik Zainal Abidin tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.

“Target kami, rumah ini bisa rampung dalam waktu dua bulan,” ucapnya.

Secara keseluruhan, Baznas Lombok Barat menargetkan pembangunan sekitar 60 hingga 70 unit rumah layak huni selama tahun 2026.

Program tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari sejumlah instansi, di antaranya Dinas Sosial, perangkat daerah yang menangani perumahan dan permukiman, serta Dinas Kesehatan.

Data penerima juga mengacu pada klasifikasi kesejahteraan atau desil agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut TGH. Muhammad Taisir Al-Azhar, pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari kolaborasi Baznas dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem.

“Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Harapannya, program ini bisa ikut membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Lombok Barat,” katanya mengakhiri.