Pemkab dan Baznas Percepat Hunian Layak Warga Lombok Barat

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan hunian yang layak. Kolaborasi pemerintah daerah bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kini menjadi salah satu kekuatan penting untuk mempercepat penanganan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Komitmen tersebut terlihat ketika Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, turun langsung mendampingi penyaluran bantuan Program Rumah Layak Huni atau MAHYANI kepada Inaq Sahni, warga Dusun Karang Kesume, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Jumat 28 Agustus 2026.

Penyaluran bantuan itu ditandai dengan pembongkaran simbolis rumah milik Inaq Sahni yang sebelumnya masih berdinding anyaman bambu. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Wabup Hj. Nurul Adha bersama Ketua BAZNAS Lombok Barat TGH. M. Taisir Al Azhar.

Turut hadir Camat Gerung Fitriyati Wahyuni, Kepala Desa Kebun Ayu, serta jajaran pemerintah Kecamatan Gerung yang ikut menyaksikan dimulainya pembangunan hunian baru bagi keluarga tersebut.

Hj. Nurul Adha memberikan apresiasi terhadap langkah BAZNAS Lombok Barat melalui Program MAHYANI. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti nyata bahwa dana zakat yang dihimpun dari masyarakat, termasuk ASN, harus kembali memberikan manfaat bagi warga yang benar-benar berhak menerimanya.

“Ini program BAZNAS. BAZNAS mempunyai hak untuk mengambil zakat dari ASN kita, kemudian bersama-sama disalurkan kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk dibantu,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelolaan zakat yang tepat sasaran memiliki peran besar dalam membantu pemerintah menangani persoalan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain Program MAHYANI yang dijalankan BAZNAS, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah mengalokasikan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Namun, Wabup menyoroti masih adanya proses verifikasi calon penerima bantuan yang belum rampung.

Dari sekitar 350 unit rumah yang telah dianggarkan pemerintah daerah, baru sekitar separuh calon penerima yang berhasil melalui proses verifikasi.

“Menjadi catatan saya kepada OPD, dari 350 unit yang sudah kita anggarkan, baru sekitar 50 persen yang sudah terverifikasi. Artinya, masih ada 50 persen yang belum terverifikasi,” katanya.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera mendapat perhatian serius dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Ia meminta OPD tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun langsung ke lapangan untuk menemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Hj. Nurul Adha menilai pola kerja seperti yang dilakukan BAZNAS dengan mendatangi langsung masyarakat perlu menjadi contoh dalam menentukan sasaran program pemerintah.

“Saya meminta OPD rajin turun ke masyarakat seperti yang dilakukan BAZNAS ini, sehingga kita bisa menemukan sasaran yang tepat,” tegasnya.

Wabup menegaskan, keberadaan rumah warga yang jauh dari standar kelayakan tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama. Pemerintah daerah bersama BAZNAS dan seluruh pihak terkait harus membangun gerakan bersama agar pelayanan kepada masyarakat miskin dapat dilakukan lebih cepat.

“Ini luar biasa, rumah seperti ini kok kita biarkan. Lewat aksi bersama dan kolaborasi ini, saya berharap terjadi percepatan pelayanan kita kepada masyarakat yang masuk kategori miskin,” ucapnya.

Menurutnya, warga yang hidup dalam kondisi rumah tidak layak harus segera mendapatkan solusi agar dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat dan manusiawi.

“Rumahnya yang tidak layak huni harus segera kita atasi dengan memberikan rumah yang layak huni,” katanya menegaskan.

Persoalan hunian, lanjut Hj. Nurul Adha, tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan tempat tinggal. Kondisi rumah yang buruk juga dapat berdampak langsung terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga.

Rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan berpotensi meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah penyakit Tuberkulosis atau TB.

“Dari rumah yang tidak layak huni akhirnya menjadi tidak sehat. Misalnya, ada yang terpapar Tuberkulosis karena kondisi rumahnya tidak sehat,” ujarnya.

Ia mengaku bersyukur karena anggota keluarga Inaq Sahni yang sebelumnya terpapar TB telah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan.

Wabup berharap pengobatan yang dilakukan secara rutin, ditambah lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat setelah pembangunan rumah baru, dapat membantu seluruh anggota keluarga menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Saya berharap dengan pengobatan yang rutin dan lingkungan rumah yang sehat, seluruh keluarga bisa terbebas dari TB,” ucapnya.

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk Program Rumah Layak Huni MAHYANI.

Anggaran tersebut ditargetkan mampu membangun sekitar 60 hingga 70 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Sejumlah pembangunan juga telah mulai berjalan. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 25 unit rumah telah memasuki tahap pembangunan dan sebagian di antaranya hampir rampung.

Program tersebut diharapkan menjadi jawaban bagi warga Lombok Barat yang selama ini masih hidup dalam kondisi hunian memprihatinkan.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan BAZNAS pun diharapkan terus diperkuat agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Rumah layak bukan hanya tempat berteduh, tetapi bagian dari upaya menjaga kesehatan, martabat dan masa depan keluarga. Karena itu, kolaborasi ini harus terus diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera terlayani,” katanya mengakhiri.