Kebakaran Desa Wisata Sade, Abdul Hadi Serukan Sinergi Pembangunan dan Keamanan

RRI.CO.ID, Jakarta — Musibah kebakaran yang melanda kawasan adat Desa Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, SE., MM.

Di sela Sidang Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, legislator dari Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok itu menyampaikan duka mendalam sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan infrastruktur di kawasan desa wisata berbasis warisan budaya.

Abdul Hadi menilai peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai musibah yang harus segera dilalui. Lebih dari itu, kebakaran di Desa Sade harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap kawasan permukiman adat yang memiliki tingkat kerawanan tersendiri.

Menurutnya, menjaga keaslian bangunan tradisional tidak boleh berbenturan dengan kebutuhan akan keselamatan penghuni maupun wisatawan.

“Kita semua sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Wisata Sade. Namun, kejadian ini harus menjadi titik balik evaluasi kita bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan utama dalam penataan kembali kawasan adat adalah bagaimana mempertahankan karakter arsitektur warisan leluhur tanpa mengabaikan kebutuhan sistem keamanan modern.

“Arsitektur dan bentuk aslinya harus dipertahankan, tetapi sistem keamanannya harus modern,” katanya menegaskan.

Abdul Hadi menilai tata bangunan di kawasan permukiman adat yang berdempetan, ditambah penggunaan material tertentu, membutuhkan sistem mitigasi yang dirancang secara khusus dan tidak bisa disamakan dengan kawasan permukiman biasa.

Karena itu, ia mendorong adanya standardisasi infrastruktur dasar, terutama jaringan kelistrikan dan penyediaan sarana air untuk kebutuhan penanganan kebakaran.

Menurutnya, perubahan pola kehidupan masyarakat turut memengaruhi kebutuhan energi di kawasan desa adat. Beban penggunaan listrik saat ini jauh lebih besar dibandingkan masa lalu sehingga instalasi yang digunakan harus mendapatkan perhatian serius.

“Standardisasi jaringan infrastruktur, khususnya kelistrikan dan air di kawasan cagar budaya adalah hal mutlak. Instalasi listrik harus dipastikan aman untuk mencegah risiko korsleting yang kerap menjadi pemicu kebakaran,” ucapnya.

Selain pembenahan jaringan listrik, Abdul Hadi juga meminta pemerintah menyiapkan sarana pemadaman awal, termasuk hidran di sejumlah titik strategis kawasan Desa Sade.

Keberadaan fasilitas tersebut, menurutnya, penting agar penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat sebelum api menjalar ke bangunan lain di kawasan permukiman yang padat.

“Sarana hidran anti-kebakaran harus menjadi infrastruktur wajib agar penanganan darurat bisa dilakukan seketika sebelum api meluas,” katanya.

Politikus PKS itu juga menekankan bahwa proses pemulihan pascakebakaran tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat adat Sade.

Sebagai salah satu kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata budaya, Desa Sade membutuhkan dukungan dan keterlibatan pemerintah dalam skala yang lebih luas.

Ia mendorong terbangunnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta masyarakat adat dalam menyusun langkah rehabilitasi dan pembangunan kembali kawasan tersebut.

“Pembangunan kembali Desa Wisata Sade harus dilakukan dengan prinsip gotong royong. Harus ada sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya.

Abdul Hadi menekankan bahwa rekonstruksi tidak hanya berbicara mengenai membangun kembali bangunan yang terdampak, melainkan juga menyusun tata ruang dan sistem perlindungan yang lebih baik tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi kekuatan utama Desa Sade.

Menurutnya, kolaborasi juga diperlukan dalam memastikan dukungan anggaran agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terencana.

“Kita harus berkolaborasi penuh, baik dari sisi anggaran maupun perancangan tata ruang, agar Desa Sade segera bangkit, lebih aman, dan roh kebudayaannya tetap lestari,” katanya mengakhiri.

Fraksi PKS DPR RI, lanjut Abdul Hadi, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan rehabilitasi kawasan desa wisata adat, termasuk mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah pusat.

Ia berharap musibah kebakaran di Desa Wisata Sade menjadi pelajaran penting dalam memperkuat perlindungan kawasan cagar budaya, sehingga pelestarian tradisi dan peningkatan standar keselamatan dapat berjalan beriringan.