Potensi Aik Nyet Belum Maksimal, PADes Buwun Sejati Didorong Naik
- 02 Okt 2026 18:32 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Kawasan wisata Aik Nyet di Desa Buwun Sejati telah memberikan kontribusi ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
- Pengelolaan wisata Aik Nyet dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi komunitas.
- Pemerintah desa mengakui bahwa pengelolaan wisata alam masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan guna mencapai potensi maksimal.
RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pengelolaan potensi wisata alam di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah desa. Meski kawasan wisata Aik Nyet telah memberikan kontribusi bagi desa dan membuka lapangan pekerjaan, pengelolaannya dinilai masih memiliki ruang besar untuk dibenahi.
Kepala Desa Buwun Sejati, Muhidin, mengatakan pengelolaan wisata Aik Nyet saat ini berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema tersebut membuat sebagian pendapatan dari aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
Menurut Muhidin, persoalan berbeda terjadi pada kawasan wisata Bunut Ngengkang. Kawasan tersebut masih berkaitan dengan pengelolaan koperasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
“Kalau wisata Aik Nyet itu berada di bawah BUMDes, sehingga desa tetap mendapatkan dampaknya. Berbeda dengan Bunut Ngengkang karena pengelolaannya berada di koperasi KPH di bawah DLHK,” ujarnya, Jumat 2 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah desa belum langsung mengambil alih pengelolaan seluruh destinasi wisata karena terdapat persoalan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dalam skema kerja sama sebelumnya.
Pasca perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, skema kerja sama yang sebelumnya digunakan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru. Kondisi itu membuat pengelolaan destinasi wisata membutuhkan proses penataan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
“BUMDes harus mempertanggungjawabkan keuangan yang masuk sebelum pengelolaan diserahkan. Ini yang membuat pengelola belum berani mengambil alih sepenuhnya,” katanya.
Muhidin menyebut, apabila seluruh proses penataan dan serah terima telah selesai, BUMDes diharapkan dapat mengelola destinasi wisata tersebut secara terpadu. Dengan begitu, pengelolaan sejumlah objek wisata desa dapat berjalan melalui satu pintu.
“Kalau nanti sudah berjalan dan prosesnya jelas, BUMDes akan siap mengambil alih. Harapannya semua pengelolaan wisata bisa berada dalam satu pintu,” menegaskan.
Di sisi lain, keberadaan Aik Nyet disebut telah memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Bukan hanya melalui kontribusi pendapatan desa, kawasan wisata tersebut juga menjadi ruang usaha bagi warga dan menyerap tenaga kerja lokal.
Muhidin menyebut, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan wisata Aik Nyet mencapai sekitar 60 orang. Selain pengelola, aktivitas wisata juga membuka peluang bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Dampaknya bukan hanya dihitung dari uang yang masuk ke desa. Tenaga kerja yang terserap juga cukup banyak, bahkan sekitar 60 orang,” ucapnya.
Dalam mekanisme kerja sama yang berlaku, Muhidin menjelaskan pembagian penerimaan kotor memiliki porsi 20 persen untuk pemerintah provinsi, 5 persen untuk pemerintah kabupaten, dan 75 persen menjadi bagian BUMDes.
Sementara kontribusi yang masuk sebagai PADes dari pengelolaan tersebut disebut sekitar Rp24 juta dalam satu tahun. Angka itu merupakan penerimaan bersih yang diterima desa.
“Kalau yang masuk ke PADes, tahun kemarin sekitar Rp24 juta dan itu sudah bersih,” katanya.
Muhidin mengakui nilai tersebut belum mencerminkan seluruh potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari wisata alam di wilayahnya. Karena itu, pembenahan tata kelola dan manajemen menjadi salah satu agenda yang ingin didorong ke depan.
Ia bahkan memasang target peningkatan PADes hingga Rp100 juta, bahkan Rp200 juta per tahun apabila pengelolaan wisata dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau pengelolaannya bisa dibenahi dan berjalan maksimal, jangankan Rp100 juta, Rp200 juta PADes per tahun pun berani kami targetkan,” ujarnya.
Meski demikian, Muhidin menilai keberhasilan wisata tidak semata-mata dapat diukur dari besaran pendapatan yang masuk ke kas desa. Efek ekonomi terhadap masyarakat sekitar juga menjadi indikator penting, terutama dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan aktivitas usaha baru.
Kehadiran wisata Aik Nyet, lanjutnya, ikut membuka ruang bagi pemuda serta kaum ibu untuk memperoleh penghasilan melalui aktivitas perdagangan dan UMKM di sekitar kawasan wisata.
“Remaja di sana bisa bekerja, ibu-ibu juga berjualan UMKM. Jadi manfaat wisata bukan hanya pendapatan desa, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan,” katanya mengakhiri.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....