Setengah Wilayah Sumbawa Dilanda Kekeringan
- 27 Agt 2026 16:01 WIB
- Mataram
RRI.CO.ID, Sumbawa - Kekeringan mulai melanda setengah wilayah Kabupaten Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mencatat, 12 dari 24 kecamatan kini mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersiap menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak.
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto, mengatakan pihaknya menargetkan pendistribusian air bersih berlangsung dalam pekan ini. BPBD mencatat sedikitnya 17 desa yang tersebar di 12 kecamatan membutuhkan pasokan air bersih.
“Sejauh ini, 12 kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengalami kekeringan. Ditargetkan dalam pekan ini pendistribusian air bersih dilakukan di 17 desa di 12 kecamatan yang mengalami kekeringan itu,” kata Rusdianto, Kamis 27 Agustus 2026.
Menurut Rusdianto, kondisi kekeringan tahun ini belum separah yang terjadi pada 2025. Namun, situasi tersebut masih dapat berkembang karena musim kemarau belum berakhir. Pemerintah daerah masih memantau kondisi di sejumlah wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
BPBD juga mewaspadai kemungkinan kekeringan berlangsung lebih lama. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih apabila curah hujan belum kembali normal.
“Kita belum tahu perkembangannya bagaimana nanti. Hanya saja kita usulkan saja dulu untuk droping air bersihnya,” ujar Rusdianto.
Sejauh pemantauan BPBD, wilayah pesisir mengalami dampak kekeringan paling berat. Kecamatan Moyo Utara dan Moyo Hilir menjadi dua wilayah yang menghadapi kondisi cukup parah dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Kondisi kekeringan tersebut belum meluas ke kecamatan lain. BPBD masih menemukan dampak kekeringan di wilayah yang sebelumnya sudah teridentifikasi mengalami kekurangan air. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi lapangan untuk mengantisipasi perubahan cakupan wilayah terdampak.
Sejumlah desa yang mengalami kesulitan air juga telah menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah. BPBD kemudian menyiapkan pendistribusian air bersih sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Rusdianto mengatakan BPBD memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sebagai penanganan darurat. Pemerintah mengirimkan air ke titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan agar masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama musim kemarau.
“Untuk sementara ini, bantuan yang diberikan berupa pendistribusian air bersih,” katanya.
BPBD tidak hanya menyiapkan penanganan darurat. Pemerintah daerah juga merancang langkah jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan yang berulang setiap musim kemarau. Salah satu program yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air warga di desa-desa terdampak.
BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah mengupayakan pembangunan sumur bor mulai berjalan tahun ini dan melanjutkannya pada tahun berikutnya.
“Untuk penanganan jangka panjang dalam penanganan kekeringan, kami bekerja sama dengan Dinas PUPR,” ujar Rusdianto.
Ia menjelaskan, pembangunan sumur bor menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyediakan sumber air yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Program tersebut menyasar desa-desa yang berulang kali menghadapi persoalan kekurangan air saat musim kemarau.
Sementara itu, BPBD bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan penanganan darurat, melalui pendistribusian air bersih di titik-titik terdampak. Pemerintah menempatkan kebutuhan air masyarakat sebagai prioritas selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
“Sementara saat ini, pendistribusian air bersih merupakan bentuk penanganan darurat. Dalam hal ini, penanganan tersebut dilakukan oleh BNPB dan BPBD di titik terdampak,” kata Rusdianto.
BPBD kini terus menerima informasi dari desa-desa terkait kondisi ketersediaan air. Pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi bantuan berdasarkan permohonan yang masuk dan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....