Data DTSEN Terus Dimutakhirkan untuk Program Pemerintah yang Tepat Sasaran
- 26 Agt 2026 12:09 WIB
- Mataram
RRI.CO.ID, Mataram - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial pemerintah.
Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M, menjelaskan penentuan desil kesejahteraan masyarakat tidak hanya didasarkan pada satu indikator, seperti pendapatan atau pengeluaran. Penetapannya menggunakan sedikitnya 21 indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Tidak benar kalau ada yang mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan. Ada minimal 21 indikator yang dipakai,” ujar Wahyudin, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurutnya, data DTSEN berasal dari penggabungan sejumlah sumber data pemerintah yang kemudian diverifikasi dan dimutakhirkan. Selain data administrasi, penyempurnaan juga didukung hasil pendataan dan survei BPS yang bersifat sampel.
Wahyudin menyebut pada pemutakhiran DTSEN tahap ketiga yang diterima BPS pada Juli 2026, data yang telah diperbarui dan diverifikasi baru mencapai sekitar 33,13 persen. Sementara sekitar 67 persen lainnya masih dalam proses pemutakhiran.
“Kalaupun ada perselisihan masalah desil, masih memungkinkan karena nanti terus akan disempurnakan,” katanya.
Ia menjelaskan masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data dapat melakukan penyempurnaan melalui kanal yang disediakan pemerintah. Data yang disampaikan kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan perubahan pada status desil.
Perubahan data juga tidak dapat dilakukan secara langsung setiap saat. Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala, dengan pembaruan berikutnya pada Oktober 2026.
Wahyudin menambahkan, seluruh masyarakat dapat tercakup dalam pemeringkatan desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Penentuan tersebut menggunakan berbagai indikator, salah satunya kondisi tempat tinggal, seperti jenis atap, dinding, dan lantai rumah.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat memberikan informasi yang benar saat dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah maupun BPS.
“Berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada,” tegasnya.
Di Nusa Tenggara Barat untuk desil 1 sampai desil 4 sudah mencapai sekitar 60 persen. Artinya masyarakat NTB yang terdata dalam di desil 1-4 jumlah cukup tinggi. Dan kelompok inilah yang akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Dengan pemutakhiran dan verifikasi secara berkala, BPS berharap data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat sehingga program bantuan sosial dan intervensi pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....