DTSEN Diperkuat Lombok Barat, Rp70 Miliar UHC Tak Ingin Salah Sasaran

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat fondasi perencanaan pembangunan dengan mendorong penggunaan satu basis data sosial ekonomi yang lebih terpadu. Langkah tersebut dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat melalui penguatan kerja sama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama di Ruang Kerja Wakil Bupati Lombok Barat, Senin 20 September 2026. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha hadir bersama Kepala BPS Lombok Barat, jajaran staf ahli bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lombok Barat.

Bagi Pemkab Lombok Barat, keberadaan data tunggal bukan sekadar persoalan administrasi. Data yang konsisten dinilai menjadi salah satu kunci agar kebijakan pemerintah tidak meleset dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengatakan, perubahan data penerima manfaat yang terlalu dinamis dapat berpengaruh langsung terhadap penyusunan program sekaligus kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran.

Ia mencontohkan pembiayaan layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Pemkab Lombok Barat sebelumnya telah menyiapkan anggaran hingga Rp70 miliar untuk kebutuhan tersebut.

“Yang sekarang kan lompat-lompat, sehingga kita juga kaget terkait BPJS. Kita sudah menyiapkan dana UHC sampai Rp70 miliar, tapi karena lompatan-lompatan akhirnya bisa jadi berkurang ketersediaan dana kita,” ujarnya.

Menurut Nurul Adha, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi data antarlembaga. Dengan DTSEN yang dikelola dan dimanfaatkan secara lebih terintegrasi, perubahan jumlah maupun sasaran penerima manfaat diharapkan tidak terjadi secara berlebihan.

“Makanya mudah-mudahan dengan MoU ini kita punya satu data. Kalau terjadi perubahan tidak terlalu banyak. Tapi satu data ini lebih kuat, sehingga sasaran penerima manfaat kita juga tidak banyak berubah,” katanya.

Ia menegaskan, kepastian data juga sangat dibutuhkan hingga tingkat pemerintahan desa. Sebab, perubahan data penerima manfaat yang signifikan dapat memengaruhi proses penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat di desa.

Kerja sama Pemkab Lombok Barat dan BPS tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan DTSEN. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat keselarasan data sosial ekonomi yang menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Nurul Adha berharap penguatan DTSEN mampu membuat perencanaan program dan pengalokasian anggaran semakin terukur. Dengan basis data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi masyarakat yang tercatat dalam data.

“Kalau datanya kuat, kita juga lebih mudah menentukan sasaran dan menyiapkan anggaran,” ucapnya.

Penguatan DTSEN pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada penyamaan data antarlembaga. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan basis data tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik.

“Ini yang harus kita jaga bersama agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menjadi dasar dalam mengambil kebijakan,” katanya mengakhiri.