RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong seluruh perangkat daerah lebih serius mengantisipasi berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan pembangunan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko yang dibahas Pemerintah Kabupaten Bima bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Inspektorat, dan Bappeda.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, menilai pengendalian risiko harus dibangun sejak proses perencanaan agar setiap program memiliki langkah mitigasi yang jelas.
“Risiko tidak boleh kita lihat setelah kegiatan berjalan. Sejak penyusunan perencanaan, baik RPJMD, Renstra maupun Renja, potensi risiko harus sudah dipetakan sehingga pengendaliannya bisa dilakukan secara terukur,” ungkap Hariman.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki karakteristik program dan kegiatan yang berbeda. Karena itu, risiko yang muncul juga harus diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Termasuk di dalamnya risiko terhadap pencapaian target program, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga potensi kecurangan dalam proses pengadaan.
“Termasuk risiko kecurangan dalam pengadaan, itu harus menjadi perhatian. Kita harus membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah, mendeteksi, sekaligus memitigasi risiko tersebut,” tegasnya.
Hariman mengatakan, keberhasilan penerapan SPIP dan manajemen risiko sangat bergantung pada kemampuan aparatur. Menurutnya, pemahaman terhadap manajemen risiko harus dimiliki tidak hanya oleh Inspektorat, tetapi juga oleh seluruh perangkat daerah.
Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan asistensi dinilai penting. Demikian pula dengan penguatan peran asesor yang memiliki tugas strategis dalam memastikan penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik.
“Kalau kapasitas aparatur semakin kuat, maka proses identifikasi dan pengendalian risiko juga semakin baik. Ini yang kita harapkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari,” ujarnya.
Ia berharap penguatan SPIP mampu memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Bima.
Dengan sistem pengendalian yang semakin baik, setiap program diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien, serta seluruh proses pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....