Cegah Kebakaran, Pemprov NTB Minta Warga Tingkatkan Kesiapsiagaan

RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian seluruh daerah. Menurut dia, pelatihan penanganan bencana yang selama ini dilakukan harus diikuti dengan kesiapan menghadapi situasi darurat yang datang tanpa bisa diprediksi.

“Setiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana. Pelatihan sudah cukup sering dilakukan, tetapi datangnya bencana tidak pernah bisa kita prediksi,” kata Indah, Senin, 24 Agustus 2026.

Indah mengatakan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau. Ancaman tersebut tidak hanya menyasar kawasan hutan dan lahan, tetapi juga permukiman serta bangunan strategis.

Perhatian khusus diberikan kepada jajaran pemadam kebakaran (damkar) di kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diminta memastikan prosedur tetap penanganan kebakaran berjalan jelas, termasuk pembagian tugas dan koordinasi di lapangan.

Evaluasi itu mencuat setelah penanganan kebakaran di Desa Adat Sade. Menurut Indah, kepanikan di lapangan membuat penanganan saat kejadian belum berjalan secara terarah.

“Pak Gubernur melihat cara kerja di lapangan belum terarah. Karena itu protap penanganan ketika terjadi kebakaran harus benar-benar ditekankan kepada damkar kabupaten dan kota,” ujarnya.

Terkait penanganan pascakebakaran Desa Adat Sade, Pemerintah Provinsi NTB masih menunggu pendataan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Data tersebut mencakup jumlah kepala keluarga serta rumah yang terdampak kebakaran.

Data itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembangunan kembali kawasan adat tersebut.

Indah mengatakan pembangunan kembali Sade tidak bisa dilakukan dengan pendekatan pembangunan infrastruktur biasa. Keaslian bentuk, tata ruang, penggunaan bangunan, serta nilai adat harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Pemerintah juga akan melibatkan lembaga dan tokoh adat sebelum menentukan konsep pembangunan kembali.

“Karena kita harus melihat dulu seperti apa gambar asli atau foto saat belum terbakar. Jangan sampai bergeser dari hal tersebut,” kata Indah.

Setelah pendataan selesai, Pemprov NTB akan mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah duduk bersama para pemuka adat untuk membahas pembangunan kembali Sade.

Menurut Indah, langkah itu penting agar pembangunan tidak menghilangkan karakter asli desa adat yang selama ini menjadi daya tarik wisata.

“Yang utama sekali para tokoh adat yang ada di desa tersebut,” ujarnya.

Pemerintah juga mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat kebakaran Sade. Salah satu perhatian adalah keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata.

Terlebih, kebakaran terjadi menjelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah ingin memastikan kondisi Sade dan masyarakatnya tetap mendapatkan perhatian di tengah momentum pariwisata tersebut.

Indah mengatakan aspek anggaran pembangunan kembali juga masih harus dibahas setelah data kerusakan dan kebutuhan masyarakat diperoleh. Pemerintah tidak ingin terburu-buru membangun tanpa mempertimbangkan nilai sejarah dan adat kawasan tersebut.

“Ini kan makanya harus duduk bersama dulu. Membangun kembali desa adat itu berbeda dengan membangun infrastruktur pendukung lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan kembali Sade harus tetap menjaga keaslian kawasan sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosialnya.

Pemprov NTB juga akan melibatkan sejumlah tokoh untuk mengkaji konsep pembangunan agar Sade tetap menjadi desa adat yang otentik sekaligus aman menghadapi risiko bencana di masa mendatang.