LPK KAMI Dorong Penambahan Kuota Akreditasi untuk Perkuat Vokasi di Daerah

RRI.CO.ID, Mataram — Penguatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah menjadi perhatian dalam audiensi LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia bersama Ketua Forum Lembaga Pelatihan Kerja (Forlat) Vokasi NTB dan Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Sabtu 15 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Forlat Vokasi NTB Zainur, S.Sos., Direktur Kami Kompeten Ivan Suaidi, S.Sos., M.M., serta Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Adhi Dwiari, S.T. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pengembangan pelatihan vokasi, akreditasi LPK, regulasi ketenagakerjaan, pengawasan lembaga, hingga penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Direktur Kami Kompeten Ivan Suaidi menilai perlu adanya peningkatan kuota akreditasi LPK setiap tahun. Menurutnya, penambahan kuota akan memberikan kesempatan lebih luas bagi lembaga pelatihan di daerah untuk meningkatkan mutu dan tata kelola kelembagaan.

“Harus ada penambahan kuota akreditasi setiap tahun dari pusat ke daerah. LPK yang sudah siap secara kelembagaan dan berkomitmen meningkatkan mutu jangan sampai harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan kuota,” ujar Ivan dalam siaran persnya, Minggu 16 Agustus 2026.

Ia mengatakan, pemerataan akses akreditasi dapat mendorong LPK meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, serta relevansi program pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Adhi Dwiari mengatakan, pelatihan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi.

“Pelatihan vokasi ini menjadi jalan untuk mengasah keterampilan dan membuka pintu peluang usaha yang lebih luas,” kata Adhi.

Menurutnya, perkembangan sektor ketenagakerjaan di Lombok yang turut didorong pertumbuhan perusahaan di berbagai sektor, terutama pariwisata, membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja kompeten semakin penting.

Karena itu, penguatan ekosistem vokasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, LPK, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar program pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain pengembangan kompetensi, audiensi juga menyoroti aspek pengawasan LPK. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja serta mencegah potensi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pertemuan itu, LPK juga didorong menyesuaikan administrasi kelembagaan dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui akun Online Single Submission (OSS) masing-masing sesuai regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

Ketua Forlat Vokasi NTB Zainur menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara LPK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan ketenagakerjaan dapat dipahami dan diterapkan secara tepat oleh lembaga pelatihan di daerah.

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya LPK yang semakin profesional, berkualitas, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja.

“Vokasi harus menjadi jembatan antara kompetensi, kesempatan kerja, dan kebutuhan dunia usaha. Karena itu, kualitas lembaga pelatihan harus terus kita perkuat bersama,” demikian pesan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.