RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi lonjakan kebutuhan gas elpiji 3 kilogram menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan kuota distribusi kepada Pertamina agar pasokan tetap aman dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Adnan, S.Sos., mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama SPPBE, Hiswana Migas, Pertamina, Polres Lombok Barat, Satpol PP, Bagian Ekonomi, serta instansi terkait guna memastikan kesiapan distribusi LPG menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Maulid Nabi.

"Pertemuan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi karena setiap momentum hari besar keagamaan, kebutuhan LPG di Lombok Barat selalu mengalami peningkatan," ujarnya. Kamis 30 Juli 2026.

Adnan menjelaskan, konsumsi LPG bersubsidi di Lombok Barat tergolong sangat tinggi. Dalam satu bulan, kebutuhan dari satu agen dengan alokasi sekitar 59 ribu tabung dapat mencapai hampir 891 ribu tabung atau mendekati 900 ribu tabung setiap bulan.

Melihat tingginya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera menyampaikan surat resmi kepada Pertamina agar memberikan tambahan pasokan LPG bersubsidi selama periode Maulid Nabi.

"Kami mengusulkan penambahan distribusi sekitar 50 hingga 100 persen dari alokasi yang ada. Jika disetujui 50 persen, tambahan yang dibutuhkan sekitar 450 ribu tabung, sedangkan jika 100 persen tentu mendekati 900 ribu tabung. Besaran tambahan nantinya tetap menyesuaikan keputusan Pertamina," katanya menegaskan.

Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga akan memperketat pengawasan di lapangan. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Polres Lombok Barat, Satpol PP, Bagian Ekonomi, Hiswana Migas, dan unsur terkait akan melakukan inspeksi ke pangkalan maupun pengecer.

Pengawasan tersebut difokuskan pada kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat masih ditemukan laporan adanya pangkalan yang menjual LPG di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Adnan, hasil rapat menyepakati bahwa distribusi dari pangkalan ke pengecer hanya diperbolehkan berada dalam wilayah desa yang sama agar tidak memicu tambahan biaya angkut yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

"Kalau pembeli berada di luar desa, sebaiknya langsung mengambil LPG ke pangkalan sehingga tidak muncul biaya distribusi tambahan yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal," ucapnya.

Ia menambahkan, HET LPG 3 kilogram di Lombok Barat hingga saat ini tetap Rp22 ribu per tabung di tingkat pangkalan. Namun di lapangan masih ditemukan harga mencapai Rp23 ribu hingga Rp25 ribu di tingkat pengecer.

Kondisi tersebut, lanjutnya, umumnya dipengaruhi adanya biaya transportasi ketika pangkalan mengantarkan tabung ke sejumlah pengecer di beberapa lokasi.

"Dari penjelasan Hiswana Migas, penjualan di tingkat pengecer memang bukan menjadi kewenangan mereka. Selain itu, dalam satu agen hanya sekitar 10 persen dari total alokasi yang diperbolehkan disalurkan kepada pengecer. Karena itu pengawasan akan terus diperkuat agar distribusi tetap sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang semestinya," katanya mengakhiri.