Wagub NTB Dorong IAPA Jadi Mitra Strategis Pemerintah Perkuat Tata Kelola

RRI.CO.ID, Mataram — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, mendorong Indonesian Association for Public Administration (IAPA) DPD NTB menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat transformasi birokrasi.

Hal itu disampaikan Indah saat menerima audiensi Dewan Pakar terkait pembentukan dan rencana pelantikan pengurus DPD IAPA NTB di ruang kerjanya, Mataram, Jumat, 14 Agustus 2026.

Wagub NTB meminta IAPA tidak berhenti sebagai organisasi yang hanya menjalankan agenda seremonial. Ia ingin para akademisi, peneliti, dan praktisi administrasi publik ikut terlibat dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah.

“Jangan hanya sekadar dikukuhkan. Arah kebijakan dan apa yang dilakukan IAPA nantinya harus bisa selaras dengan program yang telah dituangkan pemerintah,” kata Wagub Indah.

Ia meminta pengurus IAPA NTB segera membangun komunikasi dengan Bappeda dan Dikpora. Menurut dia, kolaborasi tersebut penting agar kajian akademik yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Indah menilai IAPA memiliki modal keilmuan untuk memperkuat kebijakan berbasis data. Riset dan evaluasi dari kalangan akademisi, kata dia, dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

“Kontribusi langsung melalui riset dan evaluasi yang konstruktif sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Indah juga meminta kepengurusan IAPA NTB tidak hanya berpusat di Pulau Lombok. Akademisi dari Pulau Sumbawa harus mendapat ruang yang proporsional agar perspektif pembangunan dari seluruh wilayah NTB terakomodasi.

“Masukan dari akademisi sangat memengaruhi kualitas SDM yang kita miliki,” kata dia.

Ketua Umum DPD IAPA NTB, Dr. Ali Ihsan, mengatakan organisasinya siap menjadi mitra pemerintah daerah. IAPA akan berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola birokrasi, dan efisiensi pemerintahan.

“IAPA hadir sebagai mitra pimpinan daerah dalam kerangka transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, SDM, serta kesinambungan pembangunan,” ujar Ali.

Menurut dia, IAPA menjadi wadah konsolidasi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerjemahkan visi pembangunan pemerintah daerah ke dalam kajian dan rekomendasi yang aplikatif.

Kolaborasi pemerintah dan IAPA diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan. Sinergi tersebut ditargetkan menghasilkan kebijakan NTB yang lebih berbasis riset, data, dan kebutuhan masyarakat.