TPID NTB Antisipasi Lonjakan Harga jelang Maulid, Pasokan dari Sumbawa Disiapkan

RRI.CO.ID, Sumbwa - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah antisipasi lonjakan harga pangan menjelang peringatan Maulid Nabi di Pulau Lombok. Salah satu strategi yang disiapkan ialah memperkuat distribusi komoditas dari Pulau Sumbawa yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan NTB.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Rapat dipimpin Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri setelah meninjau Pasar Seketeng dan meresmikan Toko Basamula. Pertemuan membahas perkembangan harga, rantai pasok antarwilayah, serta potensi kenaikan permintaan komoditas menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Indah mengatakan inflasi tidak bisa dipandang sebagai angka yang tetap. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi sebelum terjadi gangguan pasokan yang berujung pada kenaikan harga.

“Inflasi bukan suatu angka yang tetap, bisa saja terjadi kenaikan, bisa jadi terjadi penurunan. Tujuan kita semua melakukan intervensi adalah menjaga itu untuk tetap stabil dan tidak terganggu,” kata Indah.

Menurut dia, kondisi harga di Sumbawa saat ini masih relatif stabil. Namun, stabilitas tersebut harus dijaga karena perubahan permintaan, cuaca, maupun distribusi dapat memengaruhi harga komoditas sewaktu-waktu.

Sumbawa, kata Indah, memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sentra produksi pangan yang menopang kebutuhan wilayah Lombok dan daerah lainnya di NTB.

Mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Maulid Nabi di Pulau Lombok, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah menghitung kebutuhan distribusi pangan dari Pulau Sumbawa. Skema tersebut diharapkan menjaga pasokan tetap tersedia sekaligus mencegah lonjakan harga.

Selain pangan, persoalan LPG 3 kilogram turut menjadi perhatian dalam rakor. Indah mengatakan masih terdapat kekosongan kuota LPG bersubsidi di sejumlah wilayah.

Pemerintah mendorong adanya pembahasan lebih lanjut bersama Pertamina agar kebutuhan LPG 3 kilogram masyarakat, khususnya petani dan peternak yang membutuhkan mobilitas tinggi, tetap terpenuhi.

“Ini akan menjadi bahan kita dalam rapat koordinasi selanjutnya,” ujarnya.

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan setelah harga mengalami kenaikan. Pemerintah harus mampu membaca potensi gangguan pasokan sejak awal.

“Sebab inflasi bukan sesuatu yang statis. Hari ini kita memiliki pasokan yang cukup, besok bisa berubah karena cuaca,” kata Jarot.

Ia menilai pemantauan lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Dengan mengetahui komoditas yang mulai mengalami kenaikan dan daerah yang berpotensi kekurangan pasokan, pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat.