Karhutla di NTB Capai 8.895 Hektare, Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan

RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat saat puncak musim kemarau 2026. Hingga 20 Juli 2026, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di NTB tercatat mencapai 8.895,43 hektare.

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan agar seluruh unsur tidak lengah menghadapi potensi karhutla. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Siaga Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi NTB 2026 di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 13 Agustus 2026.

“Apel siaga ini adalah wujud keseriusan kita dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” kata Abul Chair.

Menurut dia, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kebakaran terjadi. Karena itu, apel tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga untuk memastikan seluruh unsur pengendalian karhutla dalam kondisi siap operasional.

Kesiapan itu meliputi personel, sistem komando dan koordinasi, kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman, hingga alat pelindung diri. Abul Chair mengatakan seluruh sumber daya tersebut harus mampu mendukung penanganan kebakaran secara cepat, tepat, dan terpadu.

Data Kementerian Kehutanan periode Januari hingga 20 Juli 2026 menunjukkan luas karhutla di NTB mencapai 8.895,43 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 5.759,19 hektare.

Dengan luasan tersebut, NTB berada di peringkat keenam secara nasional dan masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

“Data ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Ancaman karhutla di NTB nyata dan memerlukan langkah-langkah antisipatif yang terencana serta melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.

Ancaman tersebut semakin perlu diwaspadai karena NTB tengah memasuki puncak musim kemarau. Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau di NTB diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Abul Chair juga menyebut kondisi iklim pada 2026 berpotensi memengaruhi panjang dan intensitas musim kemarau. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri, masyarakat, akademisi, organisasi nonpemerintah, hingga dunia usaha.

“Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja,” katanya.

Pemerintah NTB meminta kesiapsiagaan yang dibangun melalui apel siaga diteruskan menjadi aksi nyata di lapangan. Personel diminta aktif melakukan pencegahan, sedangkan setiap institusi memperkuat koordinasi dan masyarakat ikut menjaga kawasan hutan di wilayah masing-masing.

Abul Chair mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla, mulai dari patroli, pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

Ia menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan kerja bersama dan respons cepat agar kebakaran tidak meluas.

“Mari kita satukan tekad, memperkuat sinergi, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki, serta bekerja secara profesional, cepat, tanggap, dan terkoordinasi demi mewujudkan Nusa Tenggara Barat bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Apel siaga tersebut diikuti unsur Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelola kawasan konservasi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan pengendalian karhutla di NTB.