Enam Kabupaten/Kota di NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

RRI.CO.ID, Mataram - Kekeringan di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin meluas. Enam kabupaten/kota telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, sementara dua daerah lainnya sudah menetapkan status siaga.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin mengatakan, dari delapan daerah yang telah menetapkan status, enam di antaranya berstatus siaga kekeringan, sedangkan dua daerah telah menetapkan status darurat kekeringan. Sementara Kota Mataram dan Kota Bima belum menetapkan status, meski Kota Bima sudah memiliki data wilayah terdampak kekeringan.

"Enam itu siaga kekeringan, kemudian yang kedua sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima," kata Sadimin kepada RRI, Selasa, 15 September 2026.

Menurut Sadimin, wilayah yang mengalami dampak kekeringan paling parah berada di Lombok bagian selatan, Bima, dan Sumbawa. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Pemerintah pun terus memperkuat penanganan dengan menggandeng berbagai pihak. BPBD NTB telah mengumpulkan para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, perbankan, serta pelaku usaha ritel untuk membantu penanganan kekeringan.

"Kalau masih ada permintaan yang nggak mampu ditangani oleh kabupaten, sementara ini masih bisa meng-cover," ujarnya.

Distribusi air bersih juga terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. BPBD NTB bersama Balai Wilayah Sungai, Balai Prasarana Permukiman, dan Balai Jalan membantu mengirimkan air bersih ke kabupaten yang membutuhkan.

Sadimin menegaskan distribusi air tidak akan dihentikan selama masih ada daerah yang membutuhkan. Pemerintah telah membentuk forum koordinasi sehingga setiap permintaan dari kabupaten dapat segera ditindaklanjuti.

"Jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut," katanya.

Selain krisis air, kemarau panjang juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sadimin meminta masyarakat tidak membakar lahan saat membersihkan lahan pertanian dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Pemerintah juga mengimbau petani menyesuaikan pola tanam dengan prediksi BMKG agar tidak menanam ketika ketersediaan air berisiko tidak mencukupi hingga masa panen.