NTB Gelontorkan Rp13 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalan Port to Port

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran Rp13 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan port to port Lembar-Kayangan. Anggaran itu dialokasikan untuk tahap awal pengadaan lahan seluas sekitar lima hektare pada 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengatakan pembebasan lahan dilakukan secara bertahap. Anggaran tahap awal telah disiapkan melalui APBD Perubahan.

"Untuk tahap awal kita siapkan sekitar Rp13 miliar. Pembebasan lahannya dilakukan bertahap," kata Nursalim di Mataram, Rabu, 16 September 2026.

Pembebasan lahan tersebut dilakukan setelah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB menyelesaikan feasibility study (FS) proyek.

Proyek port to port Lembar-Kayangan diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp3,5 triliun. Pendanaannya direncanakan berasal dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Meski menggunakan anggaran pemerintah pusat, Pemprov NTB tetap menyiapkan dukungan dari sisi lahan. Langkah itu dinilai penting agar pembangunan konektivitas dari wilayah barat hingga timur Pulau Lombok bisa berjalan.

"Kalau proyeknya jadi, pemerintah daerah tentu harus mendukung, terutama untuk penyiapan lahannya agar pembangunan bisa lebih cepat," ujarnya.

Kepala Dinas PUPRKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan saat ini pemerintah masih mengejar sejumlah readiness criteria atau kriteria kesiapan pembangunan.

Salah satunya terkait kebutuhan pengadaan lahan dalam skala terbatas serta penanganan satu unit jembatan pada trase Segmen I.

"Kami sedang memastikan seluruh kriteria kesiapan terpenuhi, termasuk pengadaan lahan dan penanganan jembatan di trase Segmen I," kata Jaya.

Pemprov NTB juga mulai menyiapkan tim dan administrasi pengadaan tanah bersama instansi terkait. Proses tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum serta hak masyarakat yang terdampak.

Selain pembebasan lahan secara konvensional, Pemprov NTB mengkaji konsep wakaf tanah yang sebelumnya digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Skema tersebut disiapkan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan lahan proyek.

"Konsep wakaf tanah juga sedang kami kaji. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu metode dalam penyiapan lahan, selain pembebasan secara konvensional," ujarnya.

Di sisi teknis, tim masih melakukan pengukuran lapangan sebagai bagian dari penyusunan detail engineering design (DED). Kajian meliputi kebutuhan pelebaran jalan, peningkatan jembatan hingga penataan simpang.

Jalan port to port Lembar-Kayangan dirancang sebagai jalan bebas hambatan atau bypass yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok. Pemerintah ingin jalur tersebut tidak memiliki titik yang berpotensi menghambat kelancaran arus kendaraan.

"Kita desain sebagai jalan bebas hambatan atau bypass. Karena itu, semua potensi yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas harus diantisipasi sejak tahap desain," ujarnya.