Stunting NTB Turun Jadi 12,50 Persen, Pemprov Benahi Akar Masalahnya

RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat intervensi penurunan stunting setelah prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM hingga triwulan III 2026 mencapai 12,50 persen. Pemerintah daerah menilai penurunan angka tersebut belum cukup karena persoalan stunting masih berakar pada kondisi keluarga, sanitasi, penyakit penyerta, hingga pola asuh.

Penguatan intervensi dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Percepatan Pencegahan serta Penurunan Stunting Tingkat Provinsi NTB 2026 di Bappeda NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal mengatakan kader Posyandu harus mendapat pendampingan yang memadai karena menjadi ujung tombak dalam menemukan persoalan stunting di tingkat keluarga.

Menurut Sinta, kader selama ini telah banyak berinisiatif di lapangan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mendorong kader bekerja, tetapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dalam menjalankan tugas.

“Jangan kita push kemudian tidak kita damping lagi teman-teman kader ini. Itu harus menjadi atensi,” kata Sinta.

TP PKK NTB telah mengembangkan inovasi PINTAR atau Pemetaan, Komunikasi Aktif, dan Partisipasi di Desa Sakra dan Desa Taman Ayu. Program tersebut menggunakan pendekatan Komunikasi Antar Pribadi dan Media Assessment Partisipatif untuk membantu kader menemukan akar masalah pada anak yang mengalami stunting.

Persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan. Kader juga mengidentifikasi paparan asap rokok di rumah, kondisi sanitasi air, penyakit penyerta, serta pola asuh orang tua.

Sinta mengatakan hasil identifikasi kader nantinya menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah untuk menentukan intervensi yang sesuai.

“Harapan kami, teman-teman kader melakukan ini dan apa yang harus diintervensi inilah yang akan diturunkan oleh Bapak dan Ibu OPD,” ujarnya.

Selain PINTAR, TP PKK NTB mengembangkan GERAK REMAJA NTB melalui Pokja 4 PKK. Program tersebut diarahkan untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian dari pencegahan stunting sejak hulu.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyoroti persoalan lain, yakni validitas dan keseragaman data yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran intervensi.

Nelly meminta pemerintah daerah menggunakan data Kementerian Kesehatan sebagai rujukan, kemudian melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

“Jangan membuat data versi NTB. Tarik datanya dari Kementerian Kesehatan, kita verval data itu,” kata Nelly.

Ia meminta ASN pada Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten dan kota turun langsung memeriksa data stunting, terutama di 40 Desa Berdaya di Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di NTB, yakni 20,20 persen pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut membuat Bappeda mendorong agar perencanaan dan penganggaran stunting diarahkan pada lokus yang sama.

Nelly juga meminta anggaran lebih banyak digunakan untuk intervensi langsung dibandingkan kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

Dari sisi intervensi gizi, Dinas Kesehatan NTB menemukan bahwa pemberian protein hewani berupa telur selama 14 hari di Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, meningkatkan berat badan 80,11 persen balita sasaran.

Namun, 19,89 persen balita belum mengalami kenaikan berat badan yang adekuat. Penyebabnya antara lain penyakit penyerta, buruknya sanitasi air bersih, serta mitos pantangan makanan bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan pemberian makanan bergizi dalam waktu singkat hanya bersifat stimulan. Intervensi harus dilanjutkan oleh keluarga agar tidak menciptakan ketergantungan.

Menurut Hamzi, persoalan sanitasi menjadi salah satu hambatan utama. Anak yang terus mengalami diare akibat buruknya kualitas air akan sulit mengalami kenaikan berat badan meskipun intervensi nutrisi diberikan.

“Kalau anak bolak-balik diare karena air sumurnya berdekatan dengan jamban, mau diintervensi nutrisi seperti apa pun berat badannya akan susah naik,” ujarnya.

Karena itu, penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan sektor kesehatan. Hamzi meminta organisasi perangkat daerah seperti bidang pekerjaan umum dan lingkungan hidup memperkuat intervensi sanitasi.

Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi NTB, I Ketut Artastra, juga mengingatkan agar anak dengan kondisi underweight dan weight faltering ikut menjadi sasaran perhatian karena berisiko mengalami stunting.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan diselaraskan dengan sasaran prioritas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B. Program tersebut juga akan diarahkan untuk memanfaatkan bahan pangan protein lokal dari Desa Berdaya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTB Lalu Makripuddin menekankan pentingnya pendampingan keluarga berisiko stunting secara intensif. Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa didorong memperkuat edukasi mengenai pencegahan kehamilan berisiko.

Dari sisi pemerintahan desa, Kepala DPMPD Dukcapil NTB Lalu Hamdi menyatakan siap mengawal alokasi anggaran desa serta penguatan kelembagaan Posyandu di 40 Desa Berdaya agar sejalan dengan program kabupaten dan provinsi.

Pemprov NTB menargetkan penurunan stunting tidak berhenti pada perbaikan angka prevalensi. Pemerintah ingin memastikan intervensi berbasis data sampai ke tingkat keluarga, disertai perbaikan sanitasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan stunting berlangsung berkelanjutan.