RRI.CO.ID, Lombok Barat — Transformasi digital mulai dipandang bukan sekadar kebutuhan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi sebagai salah satu strategi penting untuk memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menjaga keberlanjutan industri wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pandangan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas hasil penelitian terkait digitalisasi dan keberlanjutan usaha perhotelan. Pemerintah Provinsi NTB menilai gagasan yang dihasilkan dari penelitian tersebut memiliki peluang besar untuk diterapkan lebih luas, termasuk pada desa-desa wisata yang menjadi binaan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memberikan perspektif baru bagi pengembangan sektor pariwisata di tengah perubahan perilaku wisatawan.
“Pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini. Hasil penelitian yang dipaparkan dapat memberikan dampak besar terhadap pengembangan pariwisata ke depan, terutama dalam hal digitalisasi dan keberlanjutan usaha,” ujarnya. Sabtu 8 Agustus 2026.
Menurut Chandra, penerapan teknologi digital dalam industri perhotelan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional. Digitalisasi juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, memperpanjang masa tinggal wisatawan, hingga mendorong terciptanya kepuasan pelanggan.
Kepuasan tersebut, lanjutnya, memiliki efek lanjutan bagi keberlangsungan bisnis karena wisatawan yang mendapatkan pengalaman positif berpotensi kembali menggunakan layanan yang sama dan menjadi pelanggan berulang.
“Digitalisasi tidak berhenti pada urusan teknologi. Kalau diterapkan dengan tepat, dampaknya bisa terasa pada pendapatan hotel, lama tinggal wisatawan, kepuasan tamu, sampai munculnya pelanggan yang kembali berkunjung,” katanya menegaskan.
Chandra menilai konsep tersebut sangat relevan jika diterapkan pada desa wisata di NTB. Sebab, perkembangan pariwisata saat ini menuntut pengelola destinasi tidak hanya mampu menawarkan daya tarik, tetapi juga menyediakan pelayanan yang mengikuti kebiasaan wisatawan yang semakin bergantung pada teknologi.
Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran digital melalui QRIS. Wisatawan yang melakukan perjalanan ke desa wisata tidak selalu membawa uang tunai dalam jumlah tertentu. Karena itu, kesiapan destinasi menerima transaksi secara digital menjadi bagian penting dari pelayanan wisata.
“Sekarang orang sudah terbiasa membayar menggunakan QRIS. Jangan sampai wisatawan datang jauh-jauh ke desa wisata, tetapi kesulitan melakukan pembayaran karena tidak membawa uang tunai. Artinya, desa wisata juga harus melek digital,” ucapnya.
Digitalisasi juga dinilai dapat memperkuat promosi destinasi. Pengelola desa wisata dapat memanfaatkan berbagai kanal digital untuk memperkenalkan potensi, atraksi, produk ekonomi kreatif hingga pengalaman wisata yang ditawarkan kepada calon pengunjung.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan literasi digital pengelola desa wisata sekaligus dapat membuat pengelolaan destinasi menjadi lebih efektif. Karena itu, hasil penelitian yang dipresentasikan dalam FGD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.
Chandra menyebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB membuka peluang kolaborasi dengan pihak manajemen hotel untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut pada desa wisata yang berada dalam pembinaan pemerintah provinsi.
“Kita ingin hasil penelitian ini tidak berhenti di forum diskusi. Ke depan, kami berharap dapat berkolaborasi dan mengaplikasikannya pada desa wisata sehingga literasi digital pengelolanya meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Tidak hanya menyentuh sisi pelayanan dan pemasaran, transformasi digital juga dianggap memiliki hubungan erat dengan agenda keberlanjutan lingkungan. Penggunaan sistem digital dapat mengurangi ketergantungan terhadap dokumen berbasis kertas serta membuat sejumlah proses kerja menjadi lebih ringkas dan efisien.
Menurut Chandra, praktik keberlanjutan yang sudah dijalankan di lingkungan hotel juga layak menjadi contoh bagi pelaku industri pariwisata lainnya. Salah satu praktik yang disorot adalah pengelolaan lingkungan melalui eco farm serta pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dilakukan secara terstruktur.
“Pola-pola seperti ini perlu dicontoh hotel lainnya. Saya berharap apa yang sudah dilakukan bisa menjadi role model yang kemudian ditularkan kepada hotel lain, termasuk desa wisata,” ujarnya.
Untuk memastikan konsep tersebut dapat diuji secara nyata, Chandra bahkan mendorong adanya satu desa wisata yang dijadikan proyek percontohan. Desa tersebut nantinya dapat menjadi lokasi penerapan hasil penelitian sekaligus tempat untuk mengukur sejauh mana digitalisasi memberikan dampak terhadap masyarakat dan pengelolaan destinasi.
“Kita minta nanti Pak Ketut Jaya dapat membina salah satu desa wisata sebagai pilot project. Dari sana kita bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan hasil penelitian ini memberikan dampak kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak dapat hanya diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, terdapat tiga dimensi penting yang harus berjalan beriringan, yakni lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.
Jika transformasi digital dapat diterapkan dengan tepat, ketiga aspek tersebut dinilai dapat diperkuat secara bersamaan. Teknologi menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses promosi, memperbaiki pelayanan wisatawan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.
“Pemberdayaan lingkungan masuk, pemberdayaan masyarakat juga masuk, begitu pula keberlanjutan ekonomi. Jadi, transformasi digital ini bisa memberikan dampak yang lengkap terhadap tiga pilar keberlanjutan,” katanya mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....