Poin Utama
- Sinta Iqbal meminta media lebih banyak mempublikasikan kerja kader PKK dan Posyandu hingga tingkat desa sebagai bentuk apresiasi.
- Pemprov NTB dan TP PKK masih mencari solusi soal insentif kader dengan tetap memperhatikan aturan dan kondisi anggaran.
RRI.CO.ID, Mataram — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sinta M. Iqbal meminta media memperluas publikasi kerja kader PKK dan Posyandu hingga ke tingkat desa. Menurut dia, pemberitaan bukan sekadar menyampaikan aktivitas, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kontribusi kader dalam melayani masyarakat.
“Sebagai wujud terima kasih kepada teman-teman kader maupun relawan, salah satunya adalah dengan memberikan eksposur dan mempublikasikan kerja-kerja mereka melalui media,” kata Sinta saat bersilaturahmi dengan Forum Wartawan Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Gubernur NTB, Senin, 10 Agustus 2026.
Sinta mengatakan banyak kerja kader dan relawan yang belum mendapat perhatian publik. Padahal, mereka menjadi ujung tombak berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk penanganan stunting, pelayanan kesehatan anak, hingga vaksinasi.
Menurut dia, tugas kader Posyandu tidak hanya menunggu warga datang ke Posyandu. Kader juga mendatangi rumah warga yang tidak hadir untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Kalau dibilang teman-teman kader Posyandu itu luar biasa, luar biasanya itu real. Karena mereka benar-benar bekerja totalitas,” ujarnya.
Di tengah besarnya tanggung jawab tersebut, Sinta menyoroti persoalan insentif kader yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik.
Ia menyebut terdapat ketentuan sebelumnya mengenai insentif kader sekitar Rp150 ribu per bulan. Namun, dalam pelaksanaannya, sumber pendanaan yang berkaitan dengan dana desa membuat penerimaan kader di sejumlah daerah tidak selalu sesuai ketentuan.
Sinta mengatakan Pemerintah Provinsi NTB dan TP PKK sedang mempertimbangkan sejumlah skema untuk memperkuat dukungan kepada kader, termasuk melalui mekanisme dana desa.
Namun, skema tersebut harus disesuaikan dengan regulasi agar tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
“Harus sangat berhati-hati supaya tidak menjadi tebang pilih atau ada salah satu yang mendapatkan lebih dari yang lain. Jadi memang ada regulasi yang harus kita perhatikan,” kata dia.
Kondisi efisiensi anggaran juga menjadi tantangan. Meski demikian, Sinta memastikan pemerintah daerah dan TP PKK tetap mendampingi para kader.
“Minimal kita hadir buat teman-teman kader. Teman-teman kader itu tidak sendirian untuk melewati masa-masa sulit ini,” ujarnya.
Sinta mengatakan pekerjaan sebagai kader memberikan kepuasan karena mereka dapat membantu masyarakat. Namun, kebutuhan ekonomi dan penghargaan atas kerja mereka tetap perlu diperhatikan.
“Mereka sangat bahagia dengan pekerjaannya, merasa bermanfaat buat orang banyak. Tapi di satu sisi juga ada kebutuhan yang tidak bisa kita tutup mata,” katanya.
Selain kerja kader, Sinta yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB meminta media membantu mempromosikan produk kerajinan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Menurut dia, publikasi produk lokal dapat membuka peluang pasar sekaligus memperkenalkan karya perajin dan pelaku UMKM NTB kepada masyarakat yang lebih luas.
Ketua Forum Wartawan Pemerintah Provinsi NTB, Marham, mengatakan pihaknya siap mengawal dan mempublikasikan berbagai program pemerintah daerah, termasuk kegiatan TP PKK.
Forum tersebut juga berkomitmen mendukung program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Berdaya dan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan pemerintah hingga tingkat akar rumput.
“Kami berkomitmen untuk ikut mengawal dan menyebarluaskan berbagai kegiatan pembangunan daerah, termasuk kegiatan TP PKK,” kata Marham.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....