Gubernur Iqbal Siapkan Skema Baru untuk Kader Posyandu NTB Mulai 2027

RRI.CO.ID, Lomok Barat - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema baru untuk memperkuat peran kader Posyandu. Mulai 2027, dukungan bagi kader akan diintegrasikan ke dalam Program Desa Berdaya Transformatif.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penguatan Posyandu harus dimulai dari dua aspek utama, yakni peningkatan kapasitas kader dan pemenuhan sarana pelayanan. Menurut dia, keduanya menentukan kualitas pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Lombok Barat, Selasa, 1 September 2026. Ia didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal.

Dalam kunjungan tersebut, Iqbal mengapresiasi pengabdian para kader Posyandu. Ia menyebut terdapat kader yang telah mengabdikan diri selama 43 tahun, bahkan ketika pekerjaan tersebut belum memperoleh insentif.

“Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, kader Posyandu tidak semestinya dipandang hanya sebagai pelaksana kegiatan rutin. Mereka merupakan bagian dari kekuatan sosial masyarakat karena berhadapan langsung dengan keluarga, terutama dalam pelayanan dasar dan pemantauan kesehatan ibu dan anak.

Pemprov NTB menyiapkan dukungan yang lebih berkelanjutan melalui Program Desa Berdaya Transformatif. Skema ini diarahkan untuk memberi dukungan pendanaan bagi setidaknya satu kader Posyandu di setiap desa.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan operasional kader sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan Posyandu. Kebijakan itu juga menjadi salah satu upaya pemerintah merespons keterbatasan kemampuan fiskal desa.

Iqbal mengatakan pemerintah perlu mencari pola pembiayaan lintas program agar pelayanan dasar di masyarakat tidak bergantung pada satu sumber anggaran.

Dalam pertemuan dengan kader Posyandu Wana Tirta, persoalan sarana juga mengemuka. Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta Eni Usmawati menyampaikan sejumlah alat pengukuran mengalami kerusakan.

Peralatan untuk mengukur berat badan, panjang badan, dan tinggi badan dinilai penting karena berkaitan dengan akurasi data pertumbuhan anak.

“Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data,” ujar Eni.

Iqbal merespons persoalan tersebut dengan menjanjikan bantuan tiga set Posyandu kit bagi Posyandu yang membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan peralatan lainnya akan dilakukan secara bertahap.

Selain sarana, peningkatan kapasitas kader menjadi perhatian pemerintah. Iqbal mengarahkan agar pelatihan bagi kader terus dilakukan, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader,” kata dia.

Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia M. Iqbal juga menyiapkan penguatan sistem pendataan Posyandu berbasis digital bersama jajaran Bunda Posyandu NTB.

Sistem tersebut akan digunakan untuk memetakan kondisi sarana Posyandu, termasuk peralatan yang rusak atau belum tersedia. Dengan basis data itu, kebutuhan masing-masing Posyandu diharapkan dapat dipetakan secara lebih akurat dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Bagi Pemprov NTB, penguatan Posyandu tidak berhenti pada penambahan fasilitas. Kualitas pelayanan juga bergantung pada kader yang memiliki pengetahuan memadai, dukungan operasional yang berkelanjutan, serta data yang mampu menggambarkan kebutuhan di lapangan.