RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyasar langsung keluarga yang berada pada kelompok kemiskinan ekstrem.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengungkapkan angka kemiskinan di Lombok Barat saat ini berada di kisaran 11,90 persen. Di dalam kelompok tersebut terdapat ribuan keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan membutuhkan intervensi berbeda dibanding masyarakat miskin yang masih memiliki kemampuan untuk diberdayakan.

“Sekarang ini angka kemiskinan kita 11,90 persen. Kalau hitungan dari BPS, kita melihat data desil satu dan desil dua. Untuk yang paling bawah, keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem sekitar empat ribuan KK,” ujar Nurul Adha saat ditemui RRI di ruangannya, Kamis 6 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menerapkan pola pemberdayaan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat miskin. Keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem dinilai membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum diarahkan menuju program pemberdayaan ekonomi.

“Kalau yang ekstrem ini adalah keluarga yang tidak berdaya. Artinya, kalau kita berikan pemberdayaan saja, berat sekali bagi mereka untuk mengangkat diri. Karena itu, pendekatannya harus menyentuh kebutuhan dasar,” katanya menegaskan.

Nurul Adha menyebut sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian penting dalam intervensi tersebut. Pemerintah memastikan keluarga yang masuk kelompok desil satu dan dua dapat memperoleh akses layanan kesehatan melalui BPJS.

Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem. Sementara dari sisi perlindungan sosial, pemerintah mengandalkan berbagai skema bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya.

“Untuk kesehatan ada BPJS, layanan BPJS harus masuk kepada desil satu dan desil dua. Kemudian pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang memang menyasar keluarga miskin ekstrem. Dari bansos juga ada bantuan langsung melalui PKH dan program lainnya,” ucapnya.

Setelah kelompok kemiskinan ekstrem ditangani melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah kemudian menghadapi kelompok masyarakat miskin yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.

Nurul Adha mengatakan kelompok dengan angka kemiskinan sekitar 11,90 persen tersebut harus dijaga agar tidak kembali terpuruk menjadi keluarga miskin ekstrem.

Menurutnya, sebagian masyarakat miskin masih memiliki kemampuan untuk bangkit apabila mendapatkan dukungan yang tepat. Karena itu, program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menjaga masyarakat yang sudah mulai naik agar tidak kembali jatuh.

“Miskin yang 11,90 persen ini adalah orang-orang yang masih bisa kita berdayakan untuk naik. Tetapi ketika ada kondisi tertentu, mereka rentan jatuh lagi menjadi miskin. Supaya tidak masuk ke kemiskinan ekstrem, harus kita stabilkan melalui berbagai program,” katanya.

Intervensi tersebut, lanjut dia, dilakukan melalui berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, misalnya, tidak sekadar dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana membuka akses dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau infrastrukturnya berupa jalan, itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita dorong pengembangan UMKM dan berbagai program lainnya agar masyarakat yang 11,90 persen ini tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem, tetapi bisa terus naik dan keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

Persoalan kemiskinan ekstrem di Lombok Barat tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Pemerintah daerah menyebut keluarga yang masuk kategori tersebut tersebar di seluruh kecamatan.

Namun, berdasarkan pembacaan terhadap data pemerintah, Kecamatan Sekotong menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah keluarga miskin ekstrem paling banyak.

Nurul Adha menilai kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Jarak wilayah yang relatif jauh serta keterbatasan akses terhadap sejumlah fasilitas membuat intervensi pemerintah membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

“Data kemiskinan ekstrem ini tersebar di semua wilayah. Tetapi yang paling banyak ada di Kecamatan Sekotong. Secara kewilayahan memang jauh, kemudian akses terhadap fasilitas juga lebih sulit dijangkau,” ucapnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan. Pendampingan dan penguatan potensi ekonomi masyarakat dinilai penting agar keluarga penerima manfaat secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan bantuan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyadari penurunan angka kemiskinan dalam waktu singkat bukan pekerjaan mudah. Bahkan, menurunkan angka kemiskinan hingga satu persen dalam satu tahun disebut membutuhkan kerja keras dan intervensi lintas sektor.

Karena itu, Pemkab Lombok Barat membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi nonpemerintah atau NGO.

Salah satu mitra yang disebut adalah Islamic Relief, yang diharapkan dapat ikut mendampingi keluarga miskin agar proses pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut hingga keluarga tersebut mampu meningkatkan taraf hidupnya.

“Kita berharap dalam satu tahun bisa turun satu persen. Itu berat dan membutuhkan perjuangan luar biasa. Karena itu kita juga menggandeng NGO besar seperti Islamic Relief untuk mendampingi keluarga miskin supaya benar-benar bisa keluar dari kemiskinan,” katanya.

Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat program pemberdayaan berbasis desa. Pemkab Lombok Barat melihat program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB sebagai salah satu model yang dapat disinergikan dengan program daerah.

Nurul Adha menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap desa memiliki karakter, sumber daya dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pendekatan berbasis potensi desa tersebut diharapkan mampu membuat anggaran pemberdayaan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kalangan akademisi untuk memetakan potensi yang dapat dikembangkan di setiap desa.

“Kita mendekatinya melalui pengembangan potensi desa. Kita juga melakukan penelitian dan berkolaborasi dengan pihak akademisi untuk melihat potensi apa yang dimiliki desa-desa kita,” ujarnya.

Hasil pemetaan tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program pemberdayaan, sehingga anggaran yang dikucurkan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

“Harapannya, anggaran pemberdayaan kita bisa langsung tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Dengan begitu, upaya menurunkan angka kemiskinan bisa dilakukan melalui pendekatan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya mengakhiri.