RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi atau aplikasi baru. Perubahan harus dimulai dari pola pikir, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SENASTIF) 2026 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin, 3 Agustus 2026.

Seminar bertema Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Mempercepat Transformasi Digital Nasional itu diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini dihadiri akademisi, peneliti, praktisi teknologi informasi, mahasiswa, serta peserta dari berbagai daerah.

Ahsanul Halik mengatakan dunia saat ini memasuki era perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berlangsung sangat cepat. Namun, menurut dia, teknologi hanyalah alat. Faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi tetap berada pada manusia.

"Transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi. Yang paling penting adalah perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara melayani masyarakat, serta kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman," katanya.

Ia menjelaskan, dalam pemerintahan, digitalisasi tidak cukup hanya mengubah layanan manual menjadi berbasis aplikasi. Transformasi digital harus mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI). Pemprov juga mengembangkan Portal Satu Data NTB, mengintegrasikan layanan digital antarinstansi, serta memperkuat keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Ahsanul, keamanan data menjadi bagian penting dalam transformasi digital. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan data tetap berada di bawah kendali negara demi melindungi kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI membawa tantangan baru, mulai dari ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, hingga persoalan etika. Karena itu, pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahsanul menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem inovasi digital. Kampus tidak hanya mencetak lulusan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menghasilkan inovator yang mampu menciptakan solusi bagi berbagai persoalan bangsa.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi. Kita harus menjadi pencipta dan pengembang teknologi yang mampu bersaing," ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Abdul Wahab, mengatakan SENASTIF 2026 menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri dalam mendorong transformasi digital nasional.

Menurut dia, Universitas Muhammadiyah Mataram terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur kampus, peningkatan mutu akademik, serta kerja sama dengan berbagai mitra. Saat ini kampus tersebut memiliki delapan fakultas dengan 38 program studi dan sedang membangun gedung baru Fakultas Teknik serta mengembangkan Rumah Sakit Universitas.

SENASTIF 2026 diikuti 60 peserta yang terdiri atas 35 presenter, baik luring maupun daring, serta 25 peserta nonpresenter. Berbagai hasil penelitian yang dipresentasikan diharapkan dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan nasional.