Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif Berbasis Data

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfinalisasi rancangan Dashboard Eksekutif untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dashboard ini disiapkan bukan sekadar sebagai tampilan informasi, tetapi sebagai instrumen pimpinan daerah untuk memantau kinerja, mengevaluasi program, mengendalikan anggaran, dan menentukan kebijakan.

Finalisasi rancangan dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Hotel Lombok Raya, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan transformasi digital pemerintahan harus diikuti perubahan cara kerja birokrasi. Pemerintah, kata dia, perlu meninggalkan pola pengambilan keputusan yang bertumpu pada intuisi menuju kebijakan yang didasarkan pada bukti, fakta, dan data.

“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah,” kata Ahsanul.

Menurut dia, data merupakan aset strategis pemerintah. Data yang berkualitas dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan, mengendalikan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penguatan Dashboard Eksekutif dilakukan bersamaan dengan pengembangan platform NTB Satu Data. Pemerintah daerah menata data sektoral agar memiliki standar, metadata, kode referensi, interoperabilitas, dan satu sumber data resmi.

Dari sekitar 1.961 dataset sektoral sebelumnya, pemerintah melakukan validasi dan penyederhanaan hingga menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi 43 perangkat daerah pada 2026.

Penataan itu dilakukan untuk menghindari duplikasi dan perbedaan definisi data. Ahsanul mengatakan data dengan judul berbeda tetapi memiliki substansi sama, maupun data dengan judul sama namun substansi berbeda, perlu diselaraskan.

“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Pemerintah NTB juga mendorong integrasi data antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Integrasi dengan sejumlah pemerintah daerah mulai dijajaki, antara lain Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.

Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan rancangan Dashboard Eksekutif telah memasuki tahap akhir. Masukan dari berbagai pihak diperlukan sebelum rancangan tersebut dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.

Anja mengibaratkan dashboard tersebut seperti panel indikator pada kendaraan. Data yang sebelumnya tersaji dalam laporan panjang akan diringkas menjadi informasi visual yang dapat dipahami pimpinan dalam satu layar.

Dashboard dirancang memuat indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional, serta capaian Standar Pelayanan Minimal.

Dengan sistem itu, pimpinan daerah dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kondisi anggaran, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat secara lebih cepat.

Data penerima manfaat juga akan dilengkapi informasi mengenai sasaran, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi, serta perkembangan program. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah mendeteksi tumpang tindih program dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Ahsanul mencontohkan data penyandang disabilitas dari sektor sosial dapat diintegrasikan dengan data pendidikan. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan secara lebih tepat.

“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Pemerintah NTB menargetkan Dashboard Eksekutif menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan berbasis data. Data dari perangkat daerah akan melalui proses integrasi, validasi, verifikasi, dan pemutakhiran dalam NTB Satu Data sebelum disajikan kepada pimpinan daerah.

Informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar analisis, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penentuan intervensi, hingga pengukuran dampak program terhadap masyarakat.

Dengan pola tersebut, Pemprov NTB berharap tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, terintegrasi, responsif, dan akuntabel, sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.