Lombok Barat Kembangkan Big Data untuk Government Data-Driven

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mengarahkan transformasi digital pemerintahan ke tahap yang lebih strategis. Tidak lagi sekadar membangun aplikasi, pemerintah daerah kini menyiapkan sistem Big Data yang nantinya menjadi fondasi pengambilan kebijakan berbasis data.

Gagasan tersebut mengemuka dalam The 13th International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA) 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Kamis 3 September 2026.

Konferensi internasional yang berlangsung selama tiga hari itu mengangkat tema “Designing Agentic AI Systems for SDGs: Autonomous Agents, Multi-Agent Collaboration, and Real-World Applications.”

Forum tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi industri hingga pemangku kebijakan untuk membahas perkembangan kecerdasan buatan, Big Data, sistem multi-agent, pemerintahan digital serta penerapan teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lombok Barat, H. Rizky B. Adam, mengatakan perkembangan teknologi yang sangat cepat harus diikuti perubahan cara pemerintah memanfaatkan teknologi.

Menurutnya, digitalisasi tidak seharusnya berhenti pada pembuatan aplikasi. Teknologi harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat sekaligus membantu pemerintah membuat keputusan secara lebih terukur.

“Teknologi jangan hanya sebatas membuat aplikasi dan sebagainya. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Rizky mengungkapkan, Diskominfotik Lombok Barat kini tengah menyiapkan sistem Big Data yang diarahkan menjadi wadah integrasi data daerah dalam kerangka Satu Data Lombok Barat.

Melalui sistem tersebut, berbagai data dari perangkat daerah diharapkan dapat dihimpun dalam satu ekosistem, kemudian diintegrasikan dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Big Data ini kita harapkan menjadi wadah satu data untuk Lombok Barat. Seluruh data dapat masuk, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat. Ini yang kita arahkan menuju data driven government,” kata Rizky.

Konsep tersebut akan membuat pemerintah memiliki gambaran pembangunan yang lebih utuh karena keputusan tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga pada data dan kondisi riil di lapangan.

Momentum IC3INA 2026 sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan BRIN.

Salah satu yang dinilai memiliki potensi besar adalah pemanfaatan citra satelit milik BRIN untuk memperkuat sistem Big Data daerah.

Rizky menjelaskan, data spasial dari citra satelit dapat dikombinasikan dengan data pemerintah sehingga mampu memberikan gambaran lebih detail mengenai kondisi wilayah.

“BRIN memiliki citra satelit dan ini sebetulnya bisa diintegrasikan dengan Big Data yang sedang kita susun. Misalnya untuk menentukan hotspot atau titik-titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran,” ucapnya.

Menurut dia, integrasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih cepat.

Data mengenai titik panas, misalnya, dapat dimanfaatkan BPBD maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menyusun skala prioritas penanganan wilayah yang memiliki risiko kebakaran lebih tinggi.

“Dengan begitu, BPBD atau Damkarmat tidak harus fokus ke seluruh area, tetapi dapat memprioritaskan wilayah tertentu yang berdasarkan citra satelit memiliki titik panas tinggi dan berpotensi terjadi kebakaran,” katanya menegaskan.

Dengan pola tersebut, pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat informasi, tetapi berkembang menjadi instrumen untuk mendukung pencegahan dan respons pemerintah terhadap persoalan di lapangan.

Di tengah perkembangan Artificial Intelligence (AI), Rizky mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan teknologi sebagai pengganti kemampuan manusia dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, AI dan Big Data harus ditempatkan sebagai alat bantu untuk memperkuat kapasitas aparatur, bukan membuat manusia kehilangan kemampuan berpikir dan melakukan penilaian.

“Big Data dan AI adalah masa depan. Tetapi kita bukan kemudian menjadi tergantung kepada AI atau berhenti berpikir karena menggunakan AI. Justru bagaimana kita memanfaatkan AI untuk bertransformasi menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia menilai perkembangan teknologi kini telah bergerak dari sekadar penggunaan perangkat digital menuju sistem yang mampu menjalankan sejumlah pekerjaan secara otomatis melalui konsep agentic AI dan kolaborasi multi-agent.

Karena itu, transformasi digital pemerintahan membutuhkan lebih dari sekadar perangkat lunak. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola data, keamanan informasi serta infrastruktur digital juga menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan.

Ketua Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Prof. Dr. Eng. Budi Prawara, mengatakan fondasi utama penerapan AI dalam pemerintahan adalah ketersediaan data yang terintegrasi.

Menurutnya, pemerintah memiliki data dari berbagai sumber yang dapat dikembangkan menjadi informasi strategis apabila dikumpulkan dan dikelola dalam sistem yang saling terhubung.

“Bagaimana kita dapat memanfaatkan data-data yang ada, khususnya untuk pemerintahan di Lombok Barat. Kita bisa mengoleksi data dari berbagai macam sumber, termasuk data yang kita dapatkan dari masyarakat, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan,” ujar Prof. Budi.

Namun, tantangan berikutnya bukan hanya mengumpulkan data sebanyak mungkin. Data tersebut harus dapat berkomunikasi dan digunakan lintas perangkat daerah atau memiliki tingkat interoperabilitas yang baik.

Setelah fondasi tersebut terbentuk, teknologi Agentic AI dapat ditempatkan sebagai tahap lanjutan untuk membaca kondisi pembangunan, menyusun laporan secara berkala hingga memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah.

Prof. Budi memberikan gambaran, apabila suatu indikator pembangunan menunjukkan nilai tertentu, sistem berbasis Agentic AI dapat membantu menjelaskan kondisi tersebut sekaligus mengidentifikasi langkah intervensi yang dapat dipertimbangkan pemerintah.

“Misalkan hari ini indeks pendidikan nilainya 3,5 di suatu daerah. Dengan adanya Agentic AI, dia bisa memberikan narasi kepada pimpinan untuk membantu memberikan solusi atau keputusan, bagaimana supaya indeks ini bisa meningkat dan apa saja yang harus diintervensi,” jelasnya.

BRIN juga memperkenalkan gagasan mengenai Skor Prioritas Intervensi (SPI) untuk membantu pemerintah membaca sektor-sektor pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Pendekatan tersebut dapat diterapkan pada berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat.

Dengan data yang telah terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang memiliki persoalan paling mendesak dan membutuhkan intervensi berdasarkan indikator yang terukur.

“Peranan Agentic AI itu tahap berikutnya. Bila kita sudah berhasil mengintegrasikan data-data yang sedemikian banyak, kita bisa memanfaatkan Agentic AI untuk memberikan laporan secara periodik, apakah harian, mingguan, maupun bulanan terhadap indeks yang ada saat itu,” katanya.

Sistem tersebut berpotensi mengurangi proses pengolahan laporan yang selama ini dilakukan secara manual. Informasi yang dihasilkan kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan.

Prof. Budi mengatakan pemilihan Lombok Barat sebagai lokasi IC3INA 2026 tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan data untuk mendukung pembangunan.

BRIN melalui Pusat Riset Sains Data dan Informasi memiliki riset yang berkaitan dengan pemerintahan digital, termasuk optimalisasi data yang telah dimiliki pemerintah daerah dan peningkatan keterhubungan data antarperangkat daerah.

“Bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan data-data yang sudah dikoleksi, kemudian bagaimana data tersebut dapat lebih interoperabel dengan dinas-dinas yang lain. Ini kita harapkan bisa menjadi satu model di Lombok Barat,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, peneliti dan lembaga riset menjadi penting agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada konsep, tetapi menghasilkan model yang benar-benar dapat diterapkan.

“Kami berharap kerja sama yang pertama dengan Lombok Barat ini bisa menjadi model ke depannya untuk daerah-daerah lainnya,” kata Prof. Budi.

IC3INA 2026 sendiri membahas berbagai perkembangan teknologi, di antaranya Artificial Intelligence and Machine Learning, Multi-Agent Systems, Big Data Analytics, Digital Government serta solusi berbasis AI untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagi Lombok Barat, forum internasional tersebut menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi riset sekaligus memperkuat arah transformasi digital pemerintahan.

Target akhirnya bukan sekadar memiliki lebih banyak aplikasi, melainkan membangun ekosistem data yang mampu menghubungkan informasi antarsektor, membaca persoalan pembangunan dan membantu pemerintah menentukan kebijakan secara lebih cepat serta tepat sasaran.

Transformasi tersebut menempatkan Big Data sebagai fondasi, sementara AI menjadi teknologi lanjutan untuk mengolah informasi menjadi rekomendasi yang dapat mendukung kerja pemerintah.

“Teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” katanya mengakhiri.